KUPANG — Wagub NTT Johni Asadoma menemui Sekretaris Kemenko IPK Ayodhia GL Kalake untuk meminta dukungan percepatan pembangunan infrastruktur dasar. Pertemuan itu juga dihadiri Kepala Dinas PUPR NTT Benyamin Nahak dan jajaran Kemenko PU.
"Kami datang kembali membawa prioritas pembangunan dari seluruh kabupaten dan kota di NTT. Dengan kondisi geografis kepulauan, topografi yang berat, serta kemampuan fiskal daerah yang terbatas, kami sangat mengharapkan dukungan pemerintah pusat," kata Johni dalam keterangan resmi yang diterima di Kupang, Senin.
Dana Rp 1,65 Triliun untuk Jalan dan Jembatan
Pemprov NTT mengajukan dua paket usulan utama. Pertama, penanganan 19 ruas jalan strategis yang tersebar di 19 kabupaten dengan total panjang 348 kilometer dan kebutuhan anggaran sekitar Rp 1,544 triliun. Kedua, pembangunan tujuh jembatan strategis dengan anggaran Rp 105,13 miliar.
Seluruh usulan disebut telah memenuhi readiness criteria (RC) dan disusun berdasarkan tingkat urgensi, manfaat ekonomi, serta dampak terhadap kesejahteraan masyarakat.
Prioritas: Perbatasan Timor Leste hingga Pemulihan Pascabencana
Johni menjelaskan, pembangunan infrastruktur diarahkan untuk memperkuat konektivitas kawasan perbatasan Indonesia-Timor Leste di Pulau Timor. Selain itu, pemulihan infrastruktur pascabencana di Flores dan Alor juga menjadi prioritas.
Peningkatan akses menuju kawasan pariwisata dan sentra produksi di Sumba, Rote Ndao, dan Sabu Raijua turut masuk dalam daftar usulan. "Pembangunan infrastruktur di NTT memiliki nilai strategis karena mendukung kawasan perbatasan negara, pariwisata, ketahanan pangan, serta konektivitas pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah timur Indonesia," ujar Kepala Dinas PUPR NTT Benyamin Nahak.
Kemenko IPK Siap Kawal, Meski Ada Efisiensi Anggaran
Sekretaris Kemenko IPK Ayodhia GL Kalake menyatakan pemerintah pusat siap mengawal usulan tersebut melalui koordinasi lintas kementerian. "Kami siap membantu Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pertemuan ini tidak berhenti pada diskusi hari ini, tetapi akan kami tindak lanjuti melalui rapat-rapat teknis bersama Kementerian Pekerjaan Umum," katanya.
Ayodhia menegaskan, meskipun saat ini terdapat kebijakan efisiensi anggaran, pihaknya akan tetap berupaya menjadi bagian dari solusi. "Kami akan tetap berupaya menjadi bagian dari solusi agar pembangunan infrastruktur strategis di NTT dapat terus berjalan," ujarnya.
Tantangan Geografis dan Fiskal yang Berat
Benyamin Nahak mengungkapkan, tantangan pembangunan di NTT masih cukup besar. Karakteristik wilayah kepulauan, kondisi geografis yang didominasi pegunungan, kerusakan infrastruktur akibat bencana, dan keterbatasan anggaran daerah menjadi hambatan utama.
Kemenko IPK juga menyatakan akan terus mengawal sejumlah proyek strategis lainnya, seperti pembangunan Jalan Lintas Utara Flores, pengembangan kawasan perbatasan Motaain, Program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD), pembangunan jaringan irigasi, hingga pengembangan kawasan permukiman bagi masyarakat terdampak bencana.
