KUPANG — Kebijakan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang menolak pelayanan BBM bersubsidi bagi kendaraan penunggak pajak resmi berlaku per 7 Juli 2026. Langkah ini langsung memicu diskusi publik, mulai dari dukungan hingga kritik terkait hak konsumen dan kewajiban warga negara.
Stiker Khusus Jadi Penanda Kendaraan
Dalam implementasinya, Pemprov NTT akan membagikan stiker khusus yang ditempelkan pada kendaraan. Stiker ini membedakan mana kendaraan yang sudah lunas membayar pajak dan mana yang masih menunggak. Dengan sistem ini, petugas di SPBU dapat langsung mengidentifikasi kendaraan yang berhak membeli BBM bersubsidi.
Kendaraan yang terdeteksi menunggak pajak otomatis tidak akan dilayani untuk pembelian Solar dan Pertalite bersubsidi. Langkah inovatif namun berani ini diambil untuk menekan angka tunggakan PKB yang selama ini menjadi masalah klasik di daerah.
Dukungan Pengamat: Sudah Lima Tahun Disuarakan
Pengamat transportasi dari Institut Studi Transportasi (Instran), Ki Darmaningtyas, menyatakan dukungannya terhadap aturan tersebut. Ia mengaku sudah lama menunggu kebijakan serupa diterapkan di daerah lain.
"Sejak lima tahun lalu saya sudah berseru supaya kendaraan-kendaraan yang tidak bayar pajak, tidak perlu dilayani menggunakan BBM," ujar Ki Darmaningtyas menanggapi kebijakan Pemprov NTT.
Menurutnya, keterkaitan antara penggunaan fasilitas subsidi negara dengan pemenuhan kewajiban perpajakan sudah berada di titik krusial. Warga yang menikmati BBM murah namun lalai membayar pajak dinilai tidak adil bagi mereka yang taat aturan.
Target: Jadi Pilot Project Nasional Genjot PAD
Pemprov NTT memproyeksikan kebijakan ini tidak hanya akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, tetapi juga menjadi percontohan bagi provinsi lain di Indonesia. Jika berhasil, mekanisme ini bisa diadopsi secara nasional untuk menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor PKB yang selama ini kerap macet.
Meski demikian, kebijakan ini tetap memicu pro dan kontra di kalangan masyarakat. Sebagian pihak menilai langkah ini terlalu represif, sementara yang lain menganggapnya sebagai terobosan tepat sasaran untuk memastikan subsidi energi hanya dinikmati oleh warga negara yang memenuhi kewajibannya.
