KUPANG — Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena menekankan bahwa pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri dalam menjaga kondusivitas wilayah. Sinergi dengan seluruh unsur Forkopimda, termasuk Polda NTT, dinilai menjadi syarat agar program pembangunan berjalan aman dan lancar.
"Pemerintah daerah tidak bisa kerja sendiri. Butuh sinergi dan kolaborasi dengan seluruh unsur Forkopimda, termasuk Polda NTT, agar berbagai program pembangunan dapat berjalan dengan baik, aman, dan lancar demi kepentingan masyarakat," kata Melki dalam pertemuan tersebut.
Pertemuan berlangsung di ruang kerja Gubernur NTT dan dihadiri Wakapolda NTT Brigjen Pol. Faizal serta sejumlah pejabat utama Polda NTT. Gubernur Melki didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Alexon Lumba, Plt. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Zet Sony Libing, serta Kepala Biro Administrasi Pimpinan Yohanes Abrianto Kore.
Radikalisme Jadi Perhatian Khusus di Kalangan Generasi Muda
Dalam audiensi itu, Melki secara khusus meminta kepolisian mengedepankan langkah pencegahan dan deteksi dini terhadap potensi penyebaran radikalisme. Generasi muda menjadi kelompok yang paling disorot karena dinilai rentan terpapar paham yang bertentangan dengan nilai kebangsaan.
Gubernur menilai upaya pencegahan harus dilakukan sebelum paham tersebut berkembang di tengah masyarakat. Pendekatan yang ditempuh tidak cukup lewat penindakan, tetapi juga melalui edukasi dan sosialisasi.
"Pencegahan dapat dilakukan melalui edukasi, sosialisasi, kerja sama dengan lembaga pendidikan, keluarga, tokoh agama, dan tokoh masyarakat," ujar Gubernur.
Kapolda Minta Pemda Tak Ragu Laporkan Anggota yang Melanggar
Kapolda NTT Irjen Pol. Reza Arief Dewanto menyatakan siap bersinergi dengan Gubernur, Wakil Gubernur, dan pemerintah daerah dalam menjaga keamanan dan ketertiban di NTT. Situasi keamanan yang kondusif dinilai penting untuk mendukung aktivitas warga sekaligus pelaksanaan agenda pembangunan.
Reza juga membuka ruang bagi pemerintah daerah untuk melaporkan anggota kepolisian yang berbuat di luar ketentuan. Laporan tersebut akan ditindaklanjuti melalui pembinaan sesuai aturan yang berlaku.
"Jika ada anggota kami yang berbuat di luar ketentuan, Gubernur dan jajaran jangan segan-segan untuk melaporkan kepada kami agar bisa kami bina, supaya bisa bekerja dengan baik kembali," ujarnya.
Stabilitas Keamanan sebagai Fondasi Investasi dan Pelayanan Publik
Bagi Pemprov NTT, kondusivitas wilayah bukan sekadar soal ketertiban sehari-hari. Melki menempatkan stabilitas keamanan sebagai salah satu fondasi utama agar program pembangunan, masuknya investasi, dan pelayanan publik dapat berjalan tanpa hambatan.
Karena itu, kolaborasi antara pemerintah daerah dan kepolisian diarahkan pada pengawalan agenda pembangunan. Polda NTT diminta ikut memastikan setiap program berjalan sesuai rencana dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat.
Sinergi yang dibangun lewat audiensi ini akan menjadi acuan kerja kedua institusi di NTT. Pemerintah provinsi dan kepolisian sepakat menempatkan pencegahan sebagai langkah utama, dengan penindakan sebagai upaya terakhir.
