KALABAHI — Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Nusa Tenggara Timur Saroha Manullang menyatakan kehadiran Beranda Imigrasi Alor bukan sekadar kegiatan seremonial. Menurut dia, layanan tersebut merupakan langkah nyata untuk mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat di daerah kepulauan.
Manullang meminta seluruh petugas yang bertugas di Beranda Imigrasi Alor menjalankan pelayanan dengan orientasi pada kebutuhan warga. Setiap orang yang datang, katanya, harus mendapat informasi yang jelas dan kepastian prosedur.
"Setiap masyarakat yang datang harus memperoleh informasi yang jelas, pelayanan yang baik, serta kepastian mengenai prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi," ujar Manullang saat peluncuran layanan.
Jarak, Waktu, dan Biaya Transportasi Jadi Alasan Utama
Kondisi geografis Kabupaten Alor yang berbentuk kepulauan membuat warga selama ini kesulitan mengakses layanan keimigrasian. Mereka harus menanggung biaya transportasi dan waktu perjalanan yang tidak sedikit untuk mengurus dokumen di luar daerah.
Kehadiran Beranda Imigrasi Alor diproyeksikan memangkas beban tersebut. Warga kini bisa mengurus kebutuhan dokumen perjalanan tanpa harus meninggalkan kabupaten.
Pemerintah daerah menilai layanan keimigrasian dibutuhkan karena Alor punya potensi besar di sektor pariwisata, perdagangan, dan perikanan. Ketiga sektor itu melibatkan mobilitas masyarakat yang cukup tinggi, termasuk kebutuhan dokumen untuk kegiatan lintas negara.
Wagub NTT Apresiasi Kolaborasi Ditjen Imigrasi dan Pemkab Alor
Wakil Gubernur NTT yang hadir dalam peluncuran menyampaikan apresiasi kepada Direktorat Jenderal Imigrasi, khususnya Kantor Wilayah Ditjen Imigrasi NTT, serta Pemerintah Kabupaten Alor. Menurutnya, kolaborasi itu yang membuat layanan keimigrasian akhirnya bisa diakses warga Alor.
Peluncuran Beranda Imigrasi Alor turut dihadiri Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kalabahi M. Arfandy, Kapolres Alor AKBP Nur Azhari, Wakil Bupati Alor Rocky Winaryo, dan Sekda Alor Melkisedek Belly. Kehadiran sejumlah pejabat daerah dan aparat penegak hukum menandai dukungan lintas instansi terhadap layanan baru tersebut.
Dengan beroperasinya Beranda Imigrasi Alor, masyarakat kabupaten itu tidak lagi bergantung pada layanan di ibu kota provinsi untuk urusan dokumen keimigrasian. Pemerintah berharap layanan tersebut berjalan responsif dan ramah bagi warga kepulauan.
