KUPANG — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memastikan seluruh ruas jalan nasional di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang sempat terputus akibat gempa bumi telah kembali dilalui kendaraan. Berdasarkan data penanganan hingga 30 Agustus 2026, sebanyak 17 ruas jalan terdampak yang mencakup 88 titik longsor dan tiga patahan telah dituntaskan. Selain itu, 14 jembatan dan tiga duiker yang rusak juga sudah difungsikan kembali untuk mendukung mobilitas warga.
Jalan Nasional Pulih, Penanganan Geser ke Jalan Provinsi
Menteri PU Dody Hanggodo menyatakan perbaikan infrastruktur konektivitas kini mulai diarahkan pada jalan provinsi dan kabupaten. Ruas jalan tersebut disiapkan sebagai jalur alternatif penghubung antarkabupaten di wilayah terdampak.
"Kalau NTT secara umum sih kalau jalan nasional sudah baik semua, kita sekarang mundur ke jalan provinsi dan kabupaten. Memang jalan provinsi, kabupatennya agak kecil-kecil, itu nanti beberapa titik yang memang itu menghubungkan antara kabupaten," kata Dody dalam keterangan tertulis, Jumat (4/9/2026).
651 Gedung Layanan Dasar Terdampak, Rumah Ibadah Paling Banyak Rusak
Gempa tidak hanya memutus akses jalan, tetapi juga merusak bangunan pelayanan dasar masyarakat. Kementerian PU mencatat 651 prasarana gedung terdampak, dan 152 di antaranya telah diverifikasi secara bertahap.
Rinciannya, sebanyak 112 prasarana pendidikan keagamaan, 300 prasarana ibadah, dan 238 prasarana kesehatan rusak. Selain itu, terdapat 17 gedung pemerintahan serta satu gedung militer yang masih dalam proses verifikasi kerusakan.
"Kalau dari PU, sangat banyak sebetulnya, karena ini kan gempa ya, yang hancur itu rata-rata bangunan kan. Jadi mungkin yang akan besar bangunan, apalagi itu bentuknya gereja, masjid, rumah sakit, puskesmas, gitu yang paling banyak," ujarnya.
Air Bersih untuk 10.000 Jiwa di Pulau Palue dan Rencana Tanggul Laut
Pada sektor air minum, tercatat 81 Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) tengah diverifikasi kerusakannya, bersama dua instalasi pengolahan lumpur tinja dan satu tempat pemrosesan akhir. Untuk memenuhi kebutuhan warga, Kementerian PU bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyiapkan pasokan air baku bagi sekitar 10.000 jiwa di Pulau Palue. Air tersebut nantinya diolah dan didistribusikan lewat SPAM kepada masyarakat.
Penanganan di Pulau Palue juga mencakup rencana pembangunan tanggul penahan ombak sepanjang 2,5 kilometer beserta dermaga kapal. Infrastruktur ini diharapkan memperkuat perlindungan kawasan pesisir sekaligus mempermudah akses masyarakat di wilayah kepulauan.
Kementerian PU menegaskan data infrastruktur terdampak masih dapat berubah seiring masih adanya gempa susulan. Identifikasi dan verifikasi terus dilakukan untuk memastikan penanganan mengikuti kondisi terbaru di lapangan.
