KUPANG — Sesepuh Kelurahan Oetete, Opa Agus Manungga, menilai pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) masih perlu dievaluasi secara menyeluruh. Menurutnya, pemerintah daerah perlu mengkaji ulang efektivitas program tersebut dibandingkan dengan kebutuhan mendasar warga di tingkat akar rumput.
“Saya mengusulkan agar anggaran MBG dialihkan untuk mendukung penyelenggaraan sekolah gratis,” ujar Opa Agus dalam forum reses yang digelar di Kelurahan Oetete, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang.
Koperasi Merah Putih Dinilai Tak Sesuai Prinsip
Opa Agus juga menyoroti pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Ia menilai koperasi seharusnya lahir dari kebutuhan anggota, bukan instruksi dari atas.
“Prinsip koperasi adalah dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota. Karena itu, kebijakan ini perlu dievaluasi agar tetap sejalan dengan nilai-nilai dasar perkoperasian,” tegasnya.
Data Penerima PKH Dinilai Tak Tepat Sasaran
Ibu Nur, warga RT 4, mengungkapkan masih banyak keluarga kurang mampu di RT 4, RT 5, dan RT 6 yang belum tersentuh bantuan Program Keluarga Harapan (PKH). Ia mendesak pemerintah melakukan pendataan ulang agar bansos benar-benar diterima warga yang berhak.
BBM Langka, UMKM Butuh Dukungan
Albert Taibenu menyoroti kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang menyulitkan aktivitas sehari-hari. Sementara itu, Ketua RT 04, Fat Nange, meminta perhatian untuk pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) dan bantuan sarana bagi pelaku UMKM.
“Warga di sini membutuhkan dukungan pemerintah, terutama bagi para pelaku UMKM agar usaha mereka dapat berkembang,” kata Fat Nange.
Jalan Rusak di Depan SMP Negeri 1 Belum Diperbaiki
Ketua RT 06 mengeluhkan kondisi jalan rusak di depan SMP Negeri 1 dan belum adanya drainase di depan SAD Oetete. Menurutnya, kondisi ini mengganggu aktivitas warga dan berbahaya saat musim hujan.
DPRD NTT Catat Aspirasi untuk Ditindaklanjuti
Menanggapi seluruh masukan, Marselinus Anggur Ngganggus memastikan semua aspirasi telah dicatat. Ia akan memperjuangkannya melalui fungsi pengawasan, penganggaran, dan legislasi di DPRD NTT.
“Saya sudah mencatat seluruh keluhan bapak dan mama. Saya akan berkoordinasi dengan pemerintah dan instansi terkait agar setiap persoalan yang disampaikan dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangannya,” pungkas Marselinus.
