NUSA TENGGARA TIMUR — Jauh sebelum menjadi Daerah Istimewa, posisi Yogyakarta dalam peta politik Nusantara ditentukan oleh dua keputusan bersejarah yang berjarak lebih dari satu abad. Keteguhan Sultan Hamengku Buwono II menolak intervensi kolonial pada awal abad ke-19, dan langkah politik Sultan Hamengku Buwono IX menyatukan takhta dengan republik pada 1945, adalah dua sisi mata uang yang sama: menjaga kedaulatan Yogyakarta tetap relevan di tengah pergantian zaman.
Warisan Perlawanan yang Tak Pernah Padam
Sultan Hamengku Buwono II naik takhta pada 1792, saat VOC mulai kehilangan pengaruh dan digantikan pemerintah kolonial Belanda serta Inggris. Berbeda dari penguasa lokal lain yang memilih kompromi, ia dikenal keras menolak campur tangan asing atas urusan internal keraton.
Sikap itu berujung pada peristiwa Geger Sepehi pada 1812, ketika pasukan Inggris di bawah Thomas Stamford Raffles menyerbu dan menjarah keraton. Sultan diasingkan ke Penang lalu Ambon, dan Yogyakarta nyaris luluh lantak. Namun, kekalahan militer itu tidak menghancurkan keraton sebagai institusi dan simbol kedaulatan lokal.
Pengalaman pahit tersebut justru membentuk karakter keraton yang tidak mudah tunduk pada kekuasaan asing. Karakter inilah yang diwariskan hingga generasi Sultan Hamengku Buwono IX satu setengah abad kemudian.
Amanat 5 September: Keputusan yang Mengubah Peta Politik
Saat Proklamasi Kemerdekaan dikumandangkan pada 17 Agustus 1945, status kerajaan-kerajaan di Nusantara belum jelas. Sejumlah kesultanan masih ragu, bahkan ada yang cenderung mempertahankan hubungan dengan Belanda.
Di tengah situasi genting itu, Sultan Hamengku Buwono IX bersama Sri Paku Alam VIII mengeluarkan Amanat 5 September 1945. Isinya tegas: Kesultanan Yogyakarta dan Kadipaten Pakualaman berdiri di belakang Republik Indonesia dan menjadi bagian tak terpisahkan dari NKRI.
Keputusan itu bukan sekadar pernyataan simbolis. Yogyakarta kemudian membuka pintunya sebagai ibu kota darurat Republik Indonesia pada 1946–1949, saat Jakarta jatuh ke tangan Belanda dalam Agresi Militer. Pemerintahan pusat yang masih muda mendapat tempat berlindung dan dukungan logistik dari keraton yang memiliki akar kuat di masyarakat Jawa.
Dari Takhta ke Kursi Wakil Presiden
Peran Yogyakarta dalam konsolidasi republik di masa paling rawan tidak berhenti pada status ibu kota darurat. Atas kontribusi itu, Yogyakarta dianugerahi status Daerah Istimewa, satu-satunya provinsi di Indonesia yang dipimpin oleh raja yang juga menjabat gubernur.
Puncaknya, Sultan Hamengku Buwono IX menjadi Wakil Presiden RI pada 1973–1978. Ia adalah sultan pertama dan satu-satunya yang mencapai posisi tertinggi kedua di republik yang "menelan" kerajaannya sendiri.
Rangkaian peristiwa ini menunjukkan benang merah yang panjang: dari keteguhan HB II mempertahankan kedaulatan Yogyakarta dari cengkeraman asing, hingga keputusan politik HB IX menyatukan takhta dengan Republik. Keduanya, dengan cara yang berbeda, menjaga Yogyakarta tetap berdiri sebagai entitas yang berdaulat dan relevan — sebuah kesinambungan yang pada akhirnya turut membentuk wajah Indonesia modern.
Keraton Yogyakarta berhasil melakukan apa yang gagal dilakukan banyak kerajaan tradisional lain: menjembatani dua zaman yang secara prinsip bertentangan — sistem monarki dan republik — tanpa kehilangan legitimasi di mata rakyatnya maupun di mata negara baru. Inilah yang menjadikannya simpul penyambung Nusantara, dari era kolonial hingga lahirnya Republik Indonesia.
