NUSA TENGGARA TIMUR — Gus Kikin, sapaan Abdul Hakim Mahfudz, diputuskan melalui musyawarah tertutup sembilan kiai anggota AHWA di Ndalem Kasepuhan, Pondok Pesantren Bahrul Ulum, pukul 06.20-07.00 WIB. Keputusan itu dibacakan langsung oleh KH Anwar Iskandar dalam Sidang Pleno Muktamar ke-35 NU. Gus Kikin memperoleh 472 suara, mengungguli empat calon lainnya.
Beredar isu yang mengaitkan kemenangan Gus Kikin dan Rais Aam Miftahul Achyar dengan campur tangan Istana. Namun, Ketua Dewan Kehormatan Partai Gerindra, Ahmad Muzani, menepisnya dengan tegas. "Itu berseliweran, tapi saya tidak melihat adanya isu itu," kata Muzani di kompleks parlemen, Senin (31/8).
Musyawarah Sembilan Kiai dan Kemenangan 472 Suara
Proses penetapan berlangsung tertutup dan singkat. Rapat AHWA dimulai dengan bacaan Ummul Quran serta ditutup doa oleh KH Anwar Manshur. Berita acara penetapan kemudian ditandatangani sembilan kiai, termasuk Rais Aam terpilih KH Miftakhul Akhyar, KH Said Aqil Siradj, dan KH Abun Bunyamin.
Kiai Anwar membacakan keputusan yang diambil secara mufakat. "Setelah melakukan musyawarah dari lima calon yang diajukan, maka anggota AHWA secara mufakat untuk memilih KH Abdul Hakim atau sehari-hari disebut Gus Kikin menjadi Ketum PBNU masa khidmah 2026-2031," ujarnya.
Bantahan Gerindra dan Spekulasi Politik
Muzani menilai tidak ada tanda-tanda intervensi dari kekuasaan. Ia justru menyoroti kelancaran Muktamar yang berlangsung penuh kekeluargaan. "Kami berharap organisasi ini akan tetap memberikan kontribusi yang besar bagi masa depan pembangunan Indonesia, bagi kerukunan, bagi persatuan, bagi persaudaraan, dan bagi harmoni serta kerukunan dalam beragama," kata Muzani.
Pernyataan itu muncul di tengah spekulasi yang menguatnya kaitan antara hasil Muktamar NU dan arah politik nasional. Gerindra, partai yang selama ini dekat dengan pemerintahan, memilih merespons dengan nada datar. Belum ada bukti yang menguatkan dugaan paket dari Istana, dan bantahan Muzani setidaknya meredam asumsi yang berkembang di publik.
Harapan untuk Kepengurusan Baru
Dengan kepemimpinan baru, NU dinilai memiliki pekerjaan besar menjaga peran sosialnya di tengah dinamika politik dan ekonomi yang berubah cepat. Masa khidmah 2026-2031 akan diuji dengan berbagai persoalan kebangsaan, mulai dari kerukunan umat hingga kontribusi pada pembangunan.
Isu soal paket Istana boleh mereda, tetapi tantangan organisasi tetap sama: bagaimana NU merawat persatuan tanpa terseret kepentingan sesaat. Muktamar ke-35 yang digelar di Jombang itu kini menutup babak pemilihan dan membuka fase konsolidasi.
