KUPANG — Realisasi belanja negara di NTT hingga Mei 2026 mencapai Rp12,54 triliun, terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp3,40 triliun dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp9,14 triliun. Sementara itu, pendapatan negara dan hibah baru terkumpul Rp1,39 triliun atau 29,84 persen dari target, sehingga APBN regional mencatat defisit yang cukup dalam.
Belanja Modal Melonjak 67,94 Persen, Infrastruktur Mulai Bergerak
Belanja Pemerintah Pusat tumbuh signifikan 26,89 persen (yoy), terutama didorong oleh belanja pegawai yang mencapai Rp2,03 triliun. Namun yang paling menonjol adalah pertumbuhan belanja modal yang melesat 67,94 persen (yoy) menjadi Rp435,88 miliar.
“Pertumbuhan belanja modal sebesar 67,94 persen (yoy) menjadi sinyal positif dalam mendukung pembangunan aset, infrastruktur, dan sarana layanan publik di daerah,” kata Adi Setiawan di Kupang, Selasa.
Dana Desa Baru Terserap 43,5 Persen, DAK Fisik Mulai Mengalir Mei
TKD tetap menjadi tulang punggung APBN bagi pemerintah daerah di NTT. Realisasi TKD mencapai Rp9,14 triliun, ditopang oleh Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp6,55 triliun dan Dana Desa Rp470,32 miliar dari alokasi Rp1,08 triliun.
Menariknya, DAK Fisik yang baru mulai terealisasi pada Mei 2026 tumbuh 181,92 persen (yoy). Ini menandakan proyek-proyek fisik di kabupaten/kota mulai berjalan setelah sebelumnya tersendat di awal tahun.
Dari sisi penerimaan, penerimaan perpajakan tercatat Rp924,88 miliar atau baru 23,69 persen dari target. Sementara Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp461,92 miliar, didominasi pendapatan layanan pendidikan dari Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp107,35 miliar dan layanan fasilitas kesehatan Rp45,11 miliar.
Kanwil DJPb Gencarkan Monitoring agar TKD Tepat Sasaran
Adi menambahkan, Kanwil DJPb Provinsi NTT bersama KPPN di seluruh wilayah terus melakukan monitoring dan asistensi ke pemerintah daerah. Tujuannya agar penyaluran TKD semakin optimal dan dampaknya benar-benar dirasakan masyarakat.
“Secara keseluruhan, kinerja APBN regional NTT sampai dengan Mei 2026 menunjukkan bahwa APBN terus bekerja bagi masyarakat,” ujarnya.
