NUSA TENGGARA TIMUR — Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu, Astera Primanto Bhakti, mengkonfirmasi proses penarikan sudah berjalan. "Secara bertahap (dikembalikan)," ujarnya di Jakarta, Rabu (24/6/2026).
Dana Mengalir ke Lima Bank Sejak September 2025
Pemerintah mulai menempatkan dana SAL ke perbankan pada September 2025. Tahap pertama sebesar Rp200 triliun disebar ke Bank Mandiri, BNI, BRI, BTN, dan BSI. Dua bulan kemudian, pemerintah menambah lagi Rp100 triliun sehingga total mencapai Rp300 triliun.
Penempatan dana ini bukan tanpa tujuan. Kala itu, pemerintah ingin memastikan likuiditas perbankan tetap longgar di tengah tekanan ekonomi global. Bank-bank BUMN pun kebanjiran dana murah yang bisa mereka salurkan kembali ke sektor riil.
Mengapa Kini Ditarik?
Penarikan dana SAL menandai perubahan strategi pengelolaan kas negara. Setelah setahun mengendap di bank BUMN, pemerintah menilai dana tersebut lebih optimal jika dikelola langsung oleh BI. Dengan masuk ke BI, dana Rp300 triliun akan memperkuat posisi cadangan devisa dan instrumen moneter.
Bagi bank BUMN, penarikan ini otomatis mengurangi jumlah simpanan pemerintah di buku mereka. Likuiditas perbankan pun dipastikan akan sedikit menyusut. Namun, Kemenkeu belum merinci jadwal pasti penarikan per bank.
Dampak ke Sektor Perbankan dan Pasar
Penempatan dana SAL di bank BUMN selama ini menjadi bantal likuiditas yang cukup signifikan. Bank Mandiri, BRI, BNI, BTN, dan BSI bisa memanfaatkan dana tersebut untuk ekspansi kredit tanpa harus berebut dana mahal dari pasar.
Dengan ditariknya dana tersebut, bank-bank ini harus mencari sumber pendanaan alternatif. Di sisi lain, masuknya dana ke BI justru bisa menekan gejolak nilai tukar rupiah dan menjaga stabilitas sistem keuangan.
Keputusan ini menjadi sinyal bahwa pemerintah kini lebih fokus pada penguatan moneter ketimbang sekadar menjaga likuiditas perbankan. Langkah selanjutnya, publik tinggal menunggu dampak penarikan terhadap suku bunga kredit dan simpanan di bank BUMN.
