RUTENG — Warga Kampung Dawung di pedalaman Manggarai Timur sudah bertahun-tahun hidup tanpa penerangan listrik, sementara tiga kampung tetangga di desa yang sama sudah menikmati aliran listrik sejak 2018. Ketimpangan ini mendorong enam warga, dipimpin Kepala Desa Aleksius Talis dan pemangku ulayat Paulus Tehok, untuk mendatangi kantor PLN dengan membawa simbol adat.
“Kami tidak punya lampu dan selalu kesulitan karena gelap saat malam hari,” kata Paulus Tehok, yang menjabat sebagai tua teno atau pemangku ulayat Dawung, di hadapan perwakilan PLN.
Janji Sambungan Listrik yang Tak Kunjung Terealisasi
Menurut Kepala Desa Aleksius Talis, upaya mendapatkan listrik untuk Desa Goreng Meni sebenarnya sudah dimulai sejak 2013, saat wilayah itu berstatus 3T (terlantar, termiskin, terdepan). Program sambungan listrik akhirnya terealisasi pada 2018, namun hanya menjangkau tiga kampung: Rentung, Pau, dan Tuwa.
“Padahal dalam rancangan sambungannya, Dawung ada dalam paket yang sama,” kata Aleksius. Ia mengungkapkan, petugas PLN sempat beralasan bahwa Kampung Dawung terlalu jauh dari tiga kampung lainnya.
Aleksius menyoroti bahwa saat desa tersebut masih menggunakan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMh) Wae Cacor hingga 2017, infrastruktur sambungan listrik justru menjangkau Kampung Dawung. “Seharusnya hanya ganti sumber listrik saja, dari PLTMh ke arus umum PLN, mengapa sampai Dawung ini tidak bisa masuk?” ujarnya.
PLN Bantah Pernah Berjanji, Imbau Warga Tak Percaya Instalatir Lapangan
Perwakilan PT PLN yang menerima rombongan, Agung Harry Kurniawan, menyatakan pihaknya akan melakukan sosialisasi pembangunan jaringan. “Ada dua sosialisasi, pertama sosialisasi pembangunan dari kami, dan kedua sosialisasi pemasangan meteran dari ULP Lamba Leda,” katanya tanpa merinci jadwal pasti.
Harry membantah bahwa PLN pernah menjanjikan sambungan listrik ke Kampung Dawung secara resmi. Ia menduga janji tersebut disampaikan oleh tim instalatir lapangan yang bermitra dengan PLN. “Vendor instalatir yang mengatasnamakan PLN tidak berhak menentukan kapan warga desa mendapat listrik. Kami yang berhak mengatur mereka,” tegasnya.
PLN mengimbau warga agar tidak mempercayai janji pemasangan sambungan yang tidak bersumber dari informasi resmi. “Misal ada survei dari PLN terdekat di sana, kalau mereka ambil data pelanggan atau ambil uang dengan alasan administrasi, silakan lapor pada kami. Karena untuk listrik masuk desa itu gratis,” ujar Harry. Ia juga meminta warga menunda pemasangan instalasi mandiri hingga ada sosialisasi resmi dari PLN.
