RUTENG — Ketua SCN Lingko Lodok Manggarai Elias Dagung menegaskan, pengukuhan forum tersebut bukan sekadar seremoni. Menurut dia, forum ini menjadi penegasan bahwa anak dan remaja penyandang disabilitas punya hak untuk didengar, berpartisipasi, dan ikut menentukan masa depan mereka.
Elias menyampaikan hal itu usai pengukuhan Forum Anak dan Remaja Disabilitas Kabupaten Manggarai di Aula SLB Karya Murni Ruteng, Kamis (5/11/2026). Forum ini dibentuk lewat kolaborasi SCN Lingko Lodok Manggarai bersama pemerintah daerah.
Bukan Penerima Bantuan, tapi Pemilik Potensi
Dalam sambutannya, Elias menolak memposisikan anak dan remaja disabilitas sebagai penerima bantuan atau objek perlindungan semata. Mereka, kata dia, punya kemampuan, cita-cita, gagasan, dan potensi untuk berkontribusi bagi keluarga, masyarakat, serta daerah Manggarai, NTT, dan Indonesia.
"Karena itu, forum ini hendaknya menjadi ruang yang aman dan ramah," katanya.
Elias berharap forum tersebut menjadi tempat anak-anak dan remaja disabilitas berani menyampaikan pendapat, belajar memimpin, membangun persahabatan, serta memperjuangkan hak-hak mereka. Pesannya ke para anggota forum lugas: jangan merasa disabilitas membatasi nilai diri dan masa depan.
"Suara kalian itu penting, kehadiran kalian berarti, masa depan Manggarai ini juga milik kalian," ucapnya.
Dua Peran Utama yang Harus Dijalankan Pengurus
Penjabat Sekretaris Daerah Manggarai Petrus Caelestinus Masangkat menyebut forum ini menjalankan dua peran utama. Pertama, sebagai pelopor atau pionir yang menginisiasi kegiatan positif dan kreatif di kalangan teman sebaya.
Peran itu mencakup pengembangan solidaritas, kepedulian, sikap saling menghargai, dan keteladanan dalam menciptakan lingkungan inklusif. Kedua, forum bertugas sebagai pelapor dan reporter.
Anggota forum diminta berani menyampaikan pendapat, memperjuangkan hak, serta mendorong teman sebaya melaporkan kasus kekerasan melalui saluran pengaduan yang aman.
"Forum ini jangan hanya menjadi anak yang didengarkan, tetapi jadilah anak yang berani menyorakan aspirasi dan memperjuangkan hak-haknya," kata Petrus.
Merujuk Permen PPPA Nomor 4 Tahun 2011
Pembentukan forum ini mengacu Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan. Aturan itu menempatkan forum anak sebagai wadah partisipasi yang dibina pemerintah secara berjenjang.
Pembinaannya melibatkan lembaga masyarakat, dunia usaha, dan media massa. Petrus menegaskan perlindungan dan pemenuhan hak anak merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah daerah.
"Jadi untuk tumbuh kembangnya anak-anak disabilitas, semua kita terlibat. Dengan terbentuknya hari ini, tentu berkat kerjasama kita," ujarnya.
Sejalan dengan RPJMD Manggarai
Menurut Petrus, pembentukan forum ini merupakan wujud komitmen Pemkab Manggarai dalam mendukung pemenuhan hak dan perlindungan anak disabilitas. Arah kebijakan itu termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Pengurus yang dikukuhkan merupakan perwakilan dari berbagai kelompok anak dan remaja disabilitas di Kabupaten Manggarai. Mereka sebelumnya mengikuti rangkaian kegiatan peningkatan kapasitas agar mampu menjalankan peran secara efektif.
"Kami apresiasi atas rangkaian kegiatan peningkatan kapasitas, agar anggota Forum Anak dan Remaja Disabilitas mampu menjalankan peran secara efektif," ucap Petrus.
Ia berharap forum ini menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak. Forum juga diharapkan membangun komunikasi dan kolaborasi dengan berbagai organisasi anak dan kelompok disabilitas, serta menangkap isu dan harapan yang berkembang di lapangan.
Usai pengukuhan, agenda dilanjutkan dengan pembahasan program kerja Forum Anak dan Remaja Disabilitas Kabupaten Manggarai.
