KUPANG — BPBD NTT bersama Program SIAP SIAGA memulai penguatan kapasitas bagi 22 fasilitator Indeks Ketahanan Daerah (IKD). Mereka akan bertugas mendampingi pemerintah kabupaten dan kota di seluruh Nusa Tenggara Timur dalam proses pengisian IKD 2026.
Area Manager Program SIAP SIAGA NTT, Silvia Fanggidae, mengatakan pendampingan tahun ini tidak sekadar memastikan formulir terisi. Fokus utamanya adalah meningkatkan pemahaman terhadap 284 pertanyaan yang mewakili 71 indikator IKD.
"Kami ingin fasilitator benar-benar memahami setiap indikator, bukan sekadar mengejar kelengkapan administrasi," kata Silvia.
11 Kabupaten Masuk Kategori Rendah, Belum Ada yang Tinggi
Berdasarkan data IKD 2025, capaian ketahanan daerah di NTT masih memprihatinkan. Sebanyak 11 kabupaten/kota berada pada kategori rendah, 11 lainnya masuk kategori sedang, dan belum ada satu pun daerah yang mencapai kategori tinggi.
Penelaah Teknis Kebijakan BPBD NTT, Yusta Roli Ramat, mengungkapkan beberapa faktor penghambat peningkatan nilai IKD. Kapasitas operator yang belum merata, keterbatasan dokumen pendukung dari perangkat daerah, serta minimnya jumlah fasilitator menjadi kendala utama.
Mengapa Pendampingan IKD Penting bagi NTT?
Sekretaris BPBD NTT, Yohanis Taka Dosi, menegaskan bahwa penguatan fasilitator menjadi prioritas karena NTT merupakan daerah rawan bencana. Dengan jumlah pendamping yang lebih banyak, proses asistensi kepada pemerintah kabupaten/kota diharapkan berlangsung lebih efektif.
IKD sendiri telah menjadi indikator kinerja pemerintah daerah yang mendukung upaya pengurangan risiko bencana. Nilai IKD yang baik menjadi dasar penyusunan kebijakan penanggulangan bencana yang tepat sasaran.
Tim Monitoring dan Evaluasi Dibentuk
BPBD NTT tidak hanya memperkuat kapasitas fasilitator, tetapi juga membentuk tim monitoring dan evaluasi khusus. Tim ini akan mengawal proses pendampingan agar kualitas pengisian IKD benar-benar meningkat.
Targetnya, data IKD 2026 mampu menjadi acuan yang lebih akurat dalam memperkuat kapasitas pemerintah daerah menghadapi bencana. Dengan pemahaman yang lebih baik terhadap 71 indikator, diharapkan tidak ada lagi kabupaten yang terjebak di kategori rendah.
