KUPANG — BNPB berkomitmen membangun jembatan permanen senilai sekitar Rp14,6 miliar di NTT. Proyek ini akan dikoordinasikan bersama TNI Angkatan Darat agar proses pembangunan bisa berlangsung lebih cepat. Kepastian itu disampaikan Kepala BNPB Suharyanto saat menerima kunjungan rombongan Pemerintah Provinsi NTT di Jakarta, pekan lalu.
Jembatan Urat Nadi yang Putus sejak Seroja
Wakil Gubernur NTT Johni Asadoma mengungkapkan, masih banyak jembatan di daerah yang rusak akibat Siklon Tropis Seroja dan belum berfungsi optimal. Ia melihat langsung kondisi di Kabupaten Alor, di mana beberapa jembatan masih putus dan menghambat mobilitas warga.
"Bagi masyarakat, jembatan ini urat nadi yang menghubungkan antar-wilayah. Ketika musim hujan tiba, akses transportasi terputus dan aktivitas masyarakat lumpuh," kata Johni dalam keterangan resmi di Kupang, Rabu.
Sumur Bor dan Jaringan Pipa untuk Daerah Kekeringan Tahunan
Selain jembatan, BNPB akan membantu pembangunan sumur bor melalui survei geolistrik untuk menentukan titik sumber air. Jika kondisi geologi tidak memungkinkan, penyediaan air bersih akan dilakukan lewat pembangunan jaringan perpipaan. Langkah ini menjawab usulan Pemprov NTT yang setiap tahun menghadapi kekeringan di sejumlah wilayah.
Johni menjelaskan, keterbatasan fiskal daerah membuat komunikasi dengan pemerintah pusat terus diperkuat. "APBD Provinsi NTT sekitar Rp1,3 triliun tentu sangat terbatas dibandingkan kebutuhan pembangunan yang begitu besar. Kami terus membangun komunikasi agar pembangunan di NTT tetap menjadi prioritas nasional," ujarnya.
Bantuan Logistik dan Kendaraan Operasional
BNPB juga akan menyalurkan bantuan berupa mobil tangki air, perahu bermotor untuk wilayah kepulauan, dan kendaraan operasional penanggulangan bencana. Bantuan logistik darurat seperti tenda keluarga dan perlengkapan kebencanaan lainnya juga disiapkan.
"NTT bukan daerah yang jauh bagi kami, tetapi sangat dekat. Kami memahami berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat NTT dan akan terus memberikan dukungan," kata Suharyanto.
Ia menambahkan, jika ada usulan di luar kewenangan BNPB, pihaknya akan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait agar kebutuhan NTT tetap terakomodasi.
