KUPANG — Widya Cahya memimpin pelantikan Ketua TP PKK, Ketua Tim Pembina Posyandu, Bunda PAUD, dan Bunda Literasi tingkat kecamatan se-Kota Kupang. Acara itu dirangkaikan dengan rapat koordinasi bersama camat, lurah, dan pengurus TP PKK se-Kota Kupang.
Enam fokus kerja ditetapkan untuk periode hingga akhir 2026. Cakupannya mulai dari pembenahan sekretariat dan data, Jumat Bersih serta pemilahan sampah, penguatan literasi, pemanfaatan pekarangan, hingga pencegahan stunting dan penguatan Posyandu.
Pembenahan Sekretariat dan Data Jadi Dasar Pelaksanaan Program
Sekretariat PKK di setiap kecamatan dan kelurahan diminta segera dibenahi. Data umum, struktur kepengurusan, data Pokja, hingga Dasawisma harus diperbarui sebagai dasar pelaksanaan program.
Kelompok Dasawisma juga diminta diperkuat, terutama dalam pemutakhiran data dan pemantauan kondisi keluarga di tingkat lingkungan.
Empat Pokja Dapat Arahan Berbeda
Pokja I diarahkan memperkuat Jumat Bersih, kerja bakti, dan pemilahan sampah. Pokja II diminta menghidupkan kembali pojok literasi dan perpustakaan kelurahan melalui kolaborasi dengan taman bacaan masyarakat maupun mitra lainnya.
Pokja III fokus pada pemanfaatan pekarangan melalui program Aku Hatinya PKK, tanaman obat keluarga, dan tanaman pangan. Adapun Pokja IV menekankan pencegahan stunting dengan memperkuat Posyandu, memantau pertumbuhan anak, dan mengejar cakupan imunisasi dasar lengkap.
"Ketika ditemukan berat badan anak tidak naik atau berat badannya kurang, harus segera ditindaklanjuti. Fokus kita adalah pencegahan stunting," ujar Widya.
Dana Operasional Rp 5 Juta per Kecamatan dan Kelurahan
TP PKK kecamatan dan kelurahan menerima dukungan dana operasional masing-masing Rp 5 juta melalui dana hibah. Dana itu untuk mendukung program kerja dan wajib dipertanggungjawabkan secara lengkap.
"Dengan adanya bantuan dana operasional ini, ruang gerak kita lebih cepat dan luas. Tetapi ada tanggung jawab di belakangnya," kata Widya.
Evaluasi Berkala Kelembagaan dan Sinergi dengan Pemerintah Kecamatan
Widya memastikan pelaksanaan program dievaluasi secara berkala. Evaluasi mencakup kelembagaan, administrasi, pelaksanaan program, serta sinergi PKK dengan pemerintah kecamatan dan kelurahan.
Kepada pengurus yang baru dilantik, Widya meminta amanah dijalankan dengan memperkuat koordinasi dan kolaborasi dari tingkat kota hingga kelurahan. Ia menekankan program pemberdayaan masyarakat tidak boleh berhenti pada administrasi, tetapi harus terlihat hasilnya di lapangan.
"Jadilah motor penggerak yang aktif koordinasi seluruh kegiatan pemberdayaan. Program yang kita rencanakan jangan hanya berhenti di atas kertas, tetapi bisa direalisasikan dan manfaatnya dirasakan masyarakat," kata Widya.
