Presiden Prabowo Subianto melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan pada Senin, 14 September 2026, menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa. Latar belakang Suahasil sebagai arsitek desentralisasi fiskal membuat pemerintah daerah, termasuk di NTT, menaruh perhatian pada arah kebijakan dana transfer ke depan.
KUPANG — Suahasil Nazara bukan nama baru di lingkaran kebijakan fiskal. Sebelum menjabat Menteri Keuangan penuh, ia sudah lama menekuni isu hubungan keuangan pusat dan daerah. Rekam jejak itu yang kini jadi sorotan pemerintah daerah.
Ia pernah menjadi anggota Tim Asistensi Menteri Keuangan bidang Desentralisasi Fiskal pada 2009-2011. Suahasil juga menjabat Wakil Ketua Komite Pengawas Pelaksanaan Otonomi Daerah hingga 2015.
Bagi daerah seperti NTT, latar belakang itu bukan sekadar catatan karier. Ini menyangkut seberapa besar dana transfer yang akan mengalir dan seberapa leluasa daerah menggunakannya.
Apa yang Sudah Suahasil Soroti soal DAU dan Dana Transfer
Sebagai Wakil Menteri Keuangan, Suahasil memaparkan "Grand Design Desentralisasi Fiskal" dengan empat tujuan utama. Kerangka itu disusun untuk memperbaiki hubungan keuangan pusat-daerah yang selama ini dinilai belum seimbang.
Ia berulang kali menyoroti pemanfaatan Dana Alokasi Umum (DAU) oleh pemerintah daerah yang belum optimal. Dana transfer meningkat, tapi realisasi belanja daerah justru melambat di sejumlah pos.
Suahasil juga mendorong pembentukan dana abadi daerah. Sasaran utamanya adalah daerah-daerah dengan kas atau cash idle yang menganggur alih-alih dibelanjakan.
Kritik lain yang sering ia lontarkan: ketergantungan fiskal daerah ke pusat masih tinggi. Pulau Jawa tetap mendominasi sebagai pusat ekonomi, dan desentralisasi fiskal disebutnya belum sepenuhnya berhasil meratakan pertumbuhan ekonomi antar daerah.
NTT dan Daerah yang Bergantung pada Transfer Pusat
Pernyataan Suahasil soal ketimpangan antar daerah itu relevan bagi NTT. Provinsi ini termasuk wilayah yang penerimaan aslinya terbatas, sehingga sangat bergantung pada dana transfer pusat untuk membiayai belanja publik.
Ketika seorang Menkeu berbicara soal dana abadi daerah dan cash idle, pertanyaannya kemudian: daerah mana yang punya ruang fiskal untuk itu? NTT dengan penerimaan daerah yang kecil justru berada di posisi sebaliknya.
Di bawah pengawasan Suahasil sebagai Wamenkeu, realisasi Transfer ke Daerah (TKD) tercatat terus tumbuh signifikan. Angkanya sempat mencapai Rp95,3 triliun hanya di bulan Januari 2026 saja.
Angka itu menunjukkan skala dana yang dikelola pusat. Bagi daerah, pertumbuhannya penting — tapi yang lebih penting lagi adalah seberapa cepat dana itu bisa dibelanjakan dan seberapa tepat sasarannya.
Pertanyaan yang Menunggu Jawaban Suahasil
Analis Bhima Yudhistira, Direktur CELIOS, menyebut salah satu persoalan yang melatarbelakangi pergantian Menkeu adalah masalah koordinasi internal Purbaya dengan jajaran Kemenkeu. Termasuk soal restitusi pajak yang tertahan.
Bhima juga menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes) yang dinilai menjadi beban APBN dan perlu diatur lebih ketat.
Prabowo memberi arahan khusus ke Suahasil untuk menjaga kesehatan dan kredibilitas APBN. Defisit diminta tetap di bawah 3%.
Dari arah itu, publik daerah menunggu beberapa hal. Apakah DAU dan Dana Bagi Hasil (DBH) akan direformasi? Apakah dana abadi daerah akan didorong lebih agresif?
Dan yang paling mendesak bagi NTT: bagaimana nasib daerah yang selama ini bergantung pada transfer pusat, sementara kemampuan fiskalnya sendiri belum cukup untuk membiayai kebutuhan dasar warganya.
Suahasil belum mengumumkan kebijakan spesifik soal dana transfer di bawah kepemimpinannya. Yang tersedia baru rekam jejak — dan dari situ publik daerah menakar arah lima tahun ke depan.
Fakta Singkat
| Menkeu baru | Suahasil Nazara, dilantik Senin 14 September 2026 |
| Menggantikan | Purbaya Yudhi Sadewa (menjabat sejak 8 September 2025) |
| Jabatan sebelumnya | Wakil Menteri Keuangan |
| Rekam jejak kunci | Tim Asistensi Menkeu bidang Desentralisasi Fiskal (2009-2011), Wakil Ketua Komite Pengawas Otonomi Daerah (hingga 2015) |
| Realisasi TKD era Wamenkeu | Rp95,3 triliun (Januari 2026) |
| Arahan Prabowo | Jaga kesehatan & kredibilitas APBN, defisit di bawah 3% |
Rekam Jejak di Desentralisasi Fiskal
- Memaparkan "Grand Design Desentralisasi Fiskal" dengan empat tujuan utama perbaikan hubungan keuangan pusat-daerah
- Berulang kali menyoroti pemanfaatan Dana Alokasi Umum (DAU) oleh pemda yang belum optimal — dana transfer naik, tapi realisasi belanja daerah di sejumlah pos justru melambat
- Mendorong pembentukan dana abadi daerah, khususnya untuk daerah dengan kas (cash idle) yang menganggur
- Menyoroti ketergantungan fiskal daerah ke pusat yang masih tinggi, dengan Pulau Jawa tetap mendominasi sebagai pusat ekonomi
Konteks Pergantian
Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menilai salah satu persoalan yang melatarbelakangi pergantian Purbaya adalah masalah koordinasi internal dengan jajaran Kemenkeu, termasuk soal restitusi pajak yang tertahan. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes) juga disorot sebagai beban APBN yang perlu diatur lebih ketat.
Belum ada penjelasan resmi dari Istana terkait alasan pasti pergantian ini.
