ENDE — Wakil Ketua Presidium Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) itu menyoroti empat alasan utama mengapa rencana penempatan kekuatan militer dalam skala besar tidak dapat dibenarkan. Ia mendesak pemerintah dan TNI untuk menjelaskan secara terbuka dasar kebijakan yang dinilai tidak memiliki justifikasi kuat.
Alasan Pertama: Absennya Justifikasi yang Jelas
Alasan paling mendasar, kata Uskup Budi, adalah ketiadaan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan di balik pembangunan markas militer sebesar itu. “Apa alasannya? Saya tidak melihat alasan yang cukup untuk menghadirkan kekuatan militer sebesar itu,” tegasnya.
Menurutnya, Flores selama ini dikenal sebagai wilayah yang aman-aman saja. Ia menduga proyek ini hanya bertujuan memperbesar kehadiran institusi militer, bukan menjawab kebutuhan nyata masyarakat. “Sebuah kebijakan hanya dapat dibenarkan apabila memiliki alasan yang benar-benar kuat dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Mengancam Tanah dan Ruang Hidup Warga
Alasan kedua menyangkut dampak langsung terhadap tanah yang menjadi fondasi kehidupan masyarakat Flores. Uskup Budi menyoroti kasus di Tonggurambang, Nagekeo, di mana warga menghadapi klaim militer atas lahan yang telah puluhan tahun mereka garap. Ia juga menyebut rencana pengambilalihan sekitar 100 hektare lahan di Kuruboko, Kabupaten Ngada, yang berada di wilayah Keuskupan Agung Ende.
“Yang dibutuhkan masyarakat adalah ruang hidup dan lahan untuk berusaha. Namun, jika lahan-lahan itu justru diambil untuk kepentingan militer, di mana masyarakat harus berusaha?” katanya. Ia menegaskan bantuan negara semestinya diwujudkan lewat program pembangunan dan peningkatan kapasitas warga, bukan dibayar dengan pengambilalihan tanah dalam skala besar.
Ruang Sipil Terancam dan Demokrasi Menyempit
Secara struktural, Uskup Budi menilai kehadiran militer yang berlebihan berisiko mempersempit ruang masyarakat sipil untuk berkembang dan berpartisipasi dalam kehidupan demokrasi. “Kondisi seperti ini menyimpang dari cita-cita sebuah negara demokrasi yang memberikan supremasi kepada masyarakat sipil,” katanya.
Ia memperingatkan bahwa keamanan sejati tidak lahir dari represi. “Represi mungkin menciptakan kesan bahwa keadaan aman, tetapi di balik itu bisa tersimpan persoalan yang jauh lebih berbahaya,” ujarnya. Menurutnya, tugas menjaga keamanan pada dasarnya berada di tangan kepolisian, bukan institusi militer dalam skala masif.
Klaim Manfaat Ekonomi Dinilai Tak Beralasan
Uskup Budi juga membantah argumen bahwa pembangunan fasilitas militer akan memperkuat posisi strategis dan ekonomi Flores. Menurutnya, nilai strategis Flores justru akan meningkat lewat penguatan ekonomi, pendidikan, dan kualitas sumber daya manusia — bukan lewat kehadiran militer.
Ia menegaskan tidak menolak investasi, tetapi mensyaratkan agar kendali atas sumber daya tetap berada di tangan masyarakat Flores. “Jangan sampai ada pihak yang datang lalu secara sepihak menyatakan bahwa suatu wilayah telah ditetapkan sebagai kawasan panas bumi atau kawasan militer tanpa melibatkan masyarakat,” katanya, merujuk pada sikapnya yang juga vokal menolak proyek geotermal di Flores.
Gereja Tak Akan Diam
Uskup Budi menegaskan Gereja memiliki tanggung jawab moral untuk menyuarakan keprihatinan ini, terutama ketika masyarakat kehilangan ruang untuk mengadu. “Kalau Gereja memilih diam, berarti Gereja menyangkal inti ajarannya sendiri,” katanya.
Ia menutup dengan pesan tegas kepada pemerintah dan TNI: “Militer harus tetap berada pada posisinya sebagai alat pertahanan negara. Jangan mengambil alih terlalu banyak ruang yang seharusnya menjadi milik masyarakat,” katanya.
