ENDE — Kehadiran militer dalam skala masif di Flores dinilai menyimpang dari cita-cita negara demokrasi. Uskup Agung Ende, Mgr. Paulus Budi Kleden, secara terbuka mempertanyakan urgensi pembangunan markas-markas baru TNI yang tengah berlangsung di sejumlah titik di Pulau Flores.
“Ini merupakan sesuatu yang sangat mencemaskan. Militerisasi di Flores sedang menjadi sebuah kenyataan,” kata Uskup Budi dalam wawancara di kediamannya di Ndona, Ende, pada 30 Juni lalu. Ia menekankan bahwa yang dibutuhkan masyarakat saat ini adalah ruang hidup dan lahan untuk berusaha, bukan sebaliknya.
Pertanyaan Dasar: Untuk Apa Militer Sebesar Itu?
Menurut Uskup Budi, negara tidak memiliki alasan yang cukup untuk menghadirkan kekuatan militer dalam jumlah dan struktur organisasi yang begitu besar. “Kalaupun ada alasan, hal itu hanya untuk meningkatkan kehadiran militer semata, bukan untuk menjawab kebutuhan nyata masyarakat,” tegasnya.
Ia khawatir ruang bagi masyarakat sipil semakin menyempit. Padahal, kata dia, demokrasi yang sehat justru membutuhkan masyarakat sipil yang dewasa dan mampu berpartisipasi aktif. Kehadiran militer yang over proportional dinilai tidak sesuai dengan peran ideal TNI yang diatur undang-undang.
Sengketa Lahan di Nagekeo Jadi Pemicu
Salah satu pusat polemik yang memicu pernyataan ini adalah pembangunan markas di Tonggurambang, Kabupaten Nagekeo. Puluhan keluarga mengklaim lahan ratusan hektar yang telah mereka garap puluhan tahun tiba-tiba dipatok oleh TNI AD.
Warga setempat menggelar aksi unjuk rasa yang melibatkan elemen Gereja Katolik. Kini, Pemerintah Kabupaten Nagekeo turun tangan untuk menengahi masalah pertanahan yang memanas tersebut. Selain di Nagekeo, pembangunan fasilitas serupa juga ditargetkan di Manggarai Timur dan Ende.
Uskup Budi: Bukan Hanya Soal Militer
Mgr. Paulus Budi Kleden bukan pertama kali vokal menyuarakan keprihatinan. Sebelumnya, ia menolak berbagai proyek eksploitasi geotermal di Flores, sebuah sikap yang kemudian diikuti para uskup lain dalam surat pernyataan bersama pada Maret 2025.
Saat ini, selain memimpin Keuskupan Agung Ende, ia menjabat sebagai Wakil Ketua Presidium Konferensi Waligereja Indonesia (KWI). Terbaru, pada 30 Juni, Paus Leo XIV menunjuknya menjadi anggota Dikasteri untuk Penginjilan Vatikan, sebuah posisi yang memberinya peran langsung dalam memberikan masukan kepada Vatikan soal perkembangan misi Gereja di dunia.
“Persoalan ini harus kita hadapi dengan serius. Keprihatinan ini tidak boleh dianggap sebagai sesuatu yang wajar,” ujar Uskup Budi menutup pernyataannya.
