KUPANG — Kepala Kanwil DJPb NTT Adi Setiawan mengatakan, pihaknya telah menganalisis dampak penyaluran KUR dan UMi terhadap penyerapan tenaga kerja. Kajian itu menghubungkan data penyaluran kedua program dengan data ketenagakerjaan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk melihat pengaruh pembiayaan terhadap lapangan kerja di NTT.
UMi Terbukti Signifikan, KUR Masih Perlu Dikaji
Berdasarkan hasil riset, pembiayaan UMi berkontribusi signifikan terhadap penurunan TPT di tingkat provinsi. Sementara itu, pengaruh KUR terhadap penurunan angka pengangguran belum menunjukkan hasil yang signifikan secara statistik.
“Kita coba analisis bagaimana dampak dari KUR dan UMi ini. Mestinya kalau ada KUR itu bisa menjadi salah satu sumber untuk memiliki kegiatan usaha sehingga bisa membantu mengurangi tingkat pengangguran,” kata Adi di Kupang, Selasa.
Angka Pengangguran NTT 2025: 3,31 Persen, Kota Kupang Tertinggi
Tingkat pengangguran terbuka di Provinsi NTT pada 2025 tercatat sebesar 3,31 persen. Angka ini meningkat dibandingkan 3,02 persen pada 2024, namun masih lebih rendah dari 3,77 persen pada 2021.
Hanya tujuh dari 22 kabupaten/kota yang memiliki TPT di atas rata-rata provinsi. Kota Kupang menjadi daerah dengan tingkat pengangguran tertinggi, yakni 8,61 persen. Disusul Flores Timur 6,36 persen dan Belu 5,20 persen.
Empat Kabupaten Prioritas Intervensi Pembiayaan Mikro
Pada tingkat kabupaten/kota, UMi secara signifikan menurunkan TPT di Manggarai, Manggarai Timur, Sikka, dan Sumba Tengah. Sementara KUR hanya signifikan menekan pengangguran di Sumba Tengah, tetapi justru berkorelasi positif dengan TPT di Sabu Raijua.
Hasil kajian merekomendasikan intervensi pasar kerja dan pembiayaan mikro diprioritaskan di Kota Kupang, Flores Timur, Belu, dan Timor Tengah Selatan. UMi dinilai tepat untuk mendukung penciptaan lapangan kerja bagi pelaku usaha informal dan pre-bankable.
Adapun KUR diarahkan lebih selektif ke sektor produktif berbasis keunggulan lokal, seperti perikanan, pertanian, dan jasa produktif.
Monitoring Tenaga Kerja Per Debitur Perlu Dilengkapi
Adi menambahkan, hasil kajian ini masih akan dipadukan dengan analisis BPS untuk melihat keterkaitan antara penyaluran pembiayaan pemerintah dengan dinamika pengangguran di NTT.
“Monitoring pada Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) perlu dilengkapi dengan indikator serapan tenaga kerja per debitur maupun wilayah sehingga dampaknya lebih mudah dianalisis,” ujarnya.
