NUSA TENGGARA TIMUR — Jakarta — Polemik soal kunjungan luar negeri (kunker) Presiden Prabowo Subianto mendapat respons resmi dari Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Ia merinci sejumlah aspek operasional yang sebelumnya dikritik oleh mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal.
Klaim Biaya dan Komposisi Rombongan
Teddy menyebutkan bahwa total biaya yang dikeluarkan untuk rangkaian kunker tersebut telah melalui prosedur penganggaran yang ketat. Ia menegaskan tidak ada pemborosan anggaran seperti yang disinyalir oleh Dino.
“Setiap pos biaya, mulai dari tiket pesawat, akomodasi, hingga konsumsi, sudah dihitung berdasarkan standar perjalanan dinas pegawai negeri,” ujar Teddy dalam keterangannya, kemarin.
Ia juga membeberkan komposisi rombongan yang dinilai gemuk oleh publik. Menurut Teddy, jumlah peserta kunker sudah proporsional dengan kebutuhan diplomasi. Delegasi tidak hanya terdiri dari pejabat inti, tetapi juga staf teknis, pengamanan, dan perwakilan sektor usaha terkait.
Hasil Diplomasi: Investasi dan Kerja Sama Konkret
Di luar soal biaya, Teddy menyoroti capaian diplomatik yang diperoleh selama perjalanan ke beberapa negara. Ia menyebutkan bahwa sejumlah nota kesepahaman (MoU) di bidang investasi dan perdagangan berhasil ditandatangani.
“Ada komitmen investasi baru senilai miliaran dolar AS yang akan masuk ke sektor hilirisasi dan energi hijau. Ini bukan sekadar seremoni,” tegasnya.
Pemerintah, lanjut Teddy, juga mendapatkan dukungan politik dari negara-negara mitra untuk posisi Indonesia di forum internasional, termasuk soal isu Palestina dan reformasi Dewan Keamanan PBB.
Posisi Resmi vs Kritik Publik
Kritik Dino Patti sebelumnya menyoroti efisiensi kunker yang kerap dianggap membebani APBN tanpa hasil yang terukur. Namun, Sekretaris Kabinet menilai kritik tersebut tidak sepenuhnya akurat karena mengabaikan data realisasi di lapangan.
“Kami terbuka terhadap masukan, tapi data harus lengkap. Jangan sampai kritik hanya berdasarkan asumsi,” kata Teddy.
Ia menambahkan bahwa laporan pertanggungjawaban kunker akan diserahkan ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Kementerian Keuangan sebagai bagian dari transparansi fiskal.
Dampak ke Depan dan Tindak Lanjut
Pemerintah berjanji akan menindaklanjuti seluruh kerja sama yang telah disepakati dengan peta jalan yang jelas. Teddy menyebutkan tim teknis dari kementerian terkait sudah mulai bekerja untuk merealisasikan proyek-proyek investasi tersebut.
“Dalam satu hingga dua bulan ke depan, beberapa proyek percontohan di sektor energi akan mulai groundbreaking,” ujarnya.
Respons Teddy ini diharapkan meredakan perdebatan publik soal urgensi dan efektivitas perjalanan dinas presiden di tengah tekanan efisiensi anggaran negara.
