BORONG — Jembatan penyeberangan Wae Musur yang menghubungkan ibukota Kabupaten Manggarai Timur dengan wilayah baratnya kembali jebol pada Selasa (13/5) dini hari. Badan jembatan sepanjang sekitar 30 meter itu ambruk tepat di bagian tengah setelah hujan lebat mengguyur kawasan pesisir selatan Flores.
Ini kedua kalinya crossway tersebut ambruk dalam waktu kurang dari setahun. Sebelumnya, pada Juni 2024, jembatan yang baru diresmikan melalui program TNI Manunggal Masuk Desa (TMMD) itu juga jebol diterjang banjir.
Tiga Desa Terisolasi, Sawah dan Ternak Terdampak
Jebolnya crossway Wae Musur langsung memutus akses warga dari tiga desa di Kecamatan Rana Mese: Desa Bea Ngencung, Lidi, dan Satar Lenda. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik 2024, dari total 33.275 jiwa di kecamatan tersebut, sekitar 5.051 orang atau 15 persennya tinggal di tiga desa itu.
Selain menghambat mobilitas dan distribusi hasil pertanian, banjir yang merusak jembatan juga mengakibatkan kerusakan lahan sawah di sekitarnya. Sejumlah ternak sapi milik warga ikut hanyut terbawa arus.
Fridus, warga setempat, menuturkan bahwa masyarakat tidak menyangka banjir akan merusak jembatan. "Sekitar jam tiga pagi masyarakat dengar gemuruh besar di sekitar kali. Awalnya banjir biasa saja, air hanya meluap di atas crossway," katanya. Kondisi memburuk sekitar pukul 07.00 Wita ketika badan jembatan tiba-tiba jebol karena arus air terkonsentrasi di satu titik. Fridus mengaku sempat menyelamatkan lima ekor sapi, namun satu ekor lainnya terbawa arus hingga ke laut.
Kepala Desa: Akses Kunci, Solusi Harus Permanen
Kepala Desa Bea Ngencung, Efaristus Indrano, menyebut kerusakan kali ini paling parah dibanding sebelumnya. Ia menegaskan bahwa jembatan itu adalah akses kunci bagi warga dan kerusakan hampir terjadi setiap musim hujan.
"Kami juga sudah bosan bikin surat laporan bencana ke pemerintah daerah," kata Efaristus. Ia mendesak pemerintah daerah segera mengalokasikan anggaran untuk membangun jembatan permanen.
Wabup Tinjau Lokasi, Pemda Siapkan Akses Darurat
Wakil Bupati Manggarai Timur, Tarsisius Syukur, meninjau lokasi pada siang harinya. Pemerintah berencana membuka akses darurat dengan menguruk kembali bagian yang rusak dan mengalihkan aliran air.
"Kami minta PUPR membuat rencana pembangunan lanjutan dan kemungkinan pembangunan tembok penahan di kiri-kanan sungai, karena ini tergantung dari kondisi fiskal atau keuangan daerah," kata Tarsisius. Pemerintah daerah juga masih menghitung kerugian masyarakat akibat bencana tersebut.
Anggaran Jembatan Permanen Belum Masuk Rencana 2026
Kepala Dinas PUPR Manggarai Timur, Ferdinandus Mbembok, sebelumnya mengakui bahwa pembangunan jembatan permanen di Wae Musur belum masuk dalam anggaran tahun 2026. "Ada kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada pengurangan pembangunan fisik melalui APBD," ujarnya pada Januari lalu. Pemerintah daerah mengklaim masih mengupayakan sumber pendanaan lain seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) atau Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD).
Crossway Wae Musur sendiri memiliki sejarah panjang. Proyek ini sempat mangkrak pada akhir masa jabatan Bupati Yoseph Tote pada 2018 dengan anggaran mencapai Rp7 miliar. Pengerjaan dilanjutkan pada Desember 2019 dan baru difungsikan pada 2023 setelah melalui program TMMD, namun ambruk setahun kemudian.
