NUSA TENGGARA TIMUR — COO Danantara Dony Oskaria menggelar pertemuan dengan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi untuk membahas rencana impor KRL bekas dari Jepang, Jumat (2/10/2026). Pertemuan ini menindaklanjuti usulan PT KAI yang menilai impor kereta tidak baru sebagai solusi transisi mendesak di Jabodetabek.
Dony Oskaria menyebut pertemuan dengan Menteri Perhubungan akan membahas secara mendalam rencana impor kereta rel listrik (KRL) bekas asal Jepang. Ia menegaskan keputusan belum bisa diambil sebelum perhitungan manfaat dan biaya selesai dilakukan.
"Hari ini harusnya saya ada pertemuan dengan Pak, ini hari Jumat, kan ya? Iya. Harusnya ada pertemuan dengan Pak Menhub untuk berdiskusi," ungkap Dony di Tribrata Hotel, Jakarta, Jumat (2/10/2026).
Pertemuan itu menjadi tindak lanjut dari usulan PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang menilai impor KRL bekas sebagai jalan keluar paling realistis untuk menekan tingginya keluhan pengguna jasa di wilayah Jabodetabek.
Hitung Untung-Rugi Sebelum Putuskan
Dony menekankan rencana impor tidak akan dijalankan sembarangan. Ada sejumlah pertimbangan yang harus dihitung matang, terutama soal keuntungan dan biaya yang harus dikeluarkan.
"Nanti penjelasan bagaimana kita mesti melihat cost and benefit-nya, ya. Mana keuntungannya berapa, apa yang kita dapatkan dari situ, karena percepatan daripada transportasi publik kita juga, kan? Tapi nanti akan kita diskusikan dengan Pak Menhub," jelas dia.
Selain menghitung untung-rugi, Danantara akan menyeimbangkan kebutuhan armada dengan kapasitas produksi PT INKA (Persero). Sisa kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi pabrikan dalam negeri akan dicari melalui opsi alternatif, termasuk impor.
"Kita balance-kan antara kebutuhannya dengan kapasitas produksinya INKA. Sisanya, itu yang akan kita lakukan alternatif," ucap Dony.
Mengapa Impor KRL Bekas Dinilai Mendesak
Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin sebelumnya menyatakan kebijakan impor kereta tidak baru menjadi opsi paling realistis untuk merespons banyaknya komplain penumpang. Ia menyebut langkah ini sebagai masa transisi, bukan solusi permanen.
"Ini sebagai transisi kita," ujar Bobby saat ditemui di Jakarta, dikutip dari Antara, Rabu, 23 September 2026.
Alasan utamanya, banyak armada KRL yang sudah beroperasi lebih dari 40 tahun. Proses pengadaan KRL bekas juga relatif singkat, hanya 1 hingga 2 bulan setelah mendapat persetujuan. Bandingkan dengan impor kereta baru yang butuh waktu hingga 1-2 tahun dan berisiko mengganggu iklim produksi industri dalam negeri.
"Kalau kita impor baru, nantinya produksi kereta dalam negeri akan terganggu. Kalau bekas ini hanya untuk transisi," ujar dia.
23 Rangkaian dengan Dua Formasi Berbeda
Secara keseluruhan, KAI mengusulkan impor sebanyak 23 rangkaian KRL. Rinciannya terdiri atas 7 rangkaian dengan formasi 12 gerbong (SF-12) dan 16 rangkaian dengan formasi 8 gerbong (SF-8).
"Kami usulkan untuk kereta yang tidak baru ini tujuh Trainset dengan SF-12 ditambah 16 Trainset dengan SF-8. Kenapa kami bedakan SF-nya? Karena masih ada peron-peron di stasiun kita yang tidak siap dengan 12 gerbong," papar Bobby.
Armada impor dari Jepang tersebut ditargetkan dapat beroperasi hingga 10 tahun mendatang. Tenggat itu dipakai sembari menunggu peningkatan kapasitas serta perbaikan fasilitas produksi KRL di dalam negeri.
"Rencana akan kita pakai 10 tahun dan ini segera kita lakukan karena sudah banyak komplain," pungkasnya.
Bagi penumpang Jabodetabek, kepastian soal impor KRL ini menentukan seberapa cepat antrean dan kepadatan di jam sibuk bisa diredam. Sementara bagi industri dalam negeri, khususnya INKA, skema ini menguji sejauh mana produksi lokal mampu menyerap kebutuhan armada nasional sebelum ketergantungan pada kereta impor berlanjut.
