NUSA TENGGARA TIMUR — Fenomena ini berjalan beriringan dengan klaim pemerintah yang menyebut stok beras nasional berada di level tinggi. Namun, secara ekonomi, kondisi tersebut menciptakan paradoks: pasokan beras premium bermerek tidak mengalir ke kanal penjualan yang harganya dibatasi pemerintah.
HPP Tak Sejalan dengan Harga Pasar dan HET
Pengamat Pertanian dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Eliza Mardian, mengungkapkan akar persoalan terletak pada ketidaksinkronan kebijakan harga di hulu dan hilir. Pemerintah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah kering panen (GKP) sebesar Rp6.500 per kg, namun realisasi di tingkat petani dalam beberapa bulan terakhir justru mencapai Rp7.000-Rp7.500 per kg.
"Pasar beras kita sedang mengalami penyesuaian terhadap perubahan peran negara. Masalah muncul ketika negara menetapkan harga di hilir, sementara pembentukan biaya dan harga di hulu tetap mengikuti mekanisme pasar," ujar Eliza kepada CNNIndonesia.com.
Di sisi lain, HET beras premium tidak mengalami penyesuaian yang sebanding dengan kenaikan biaya di hulu. Alhasil, margin pelaku usaha di tingkat penggilingan dan ritel menjadi semakin tipis.
Ritel Batasi Pembelian, Pelaku Usaha Menahan Pasokan
Dampaknya sudah terasa di lapangan. Sejumlah toko ritel modern terpaksa memberlakukan pembatasan pembelian beras premium 5 kg untuk setiap konsumen guna mengantisipasi kekosongan stok.
"Ketika harga beras di tingkat penggilingan sudah tinggi, tetapi harga jual di ritel dibatasi oleh HET, ruang ekonominya menjadi semakin sempit," jelas Eliza. Kondisi ini membuat pelaku usaha memilih mengurangi pasokan ke kanal yang dinilai tidak lagi ekonomis.
Stok Pemerintah Tak Sama dengan Stok Premium Bermerek
Eliza menegaskan stok yang dimiliki pemerintah tidak otomatis terkonversi menjadi beras premium bermerek di supermarket. Ada rantai panjang yang harus dilewati sebelum beras sampai ke konsumen.
"Stok pemerintah tidak otomatis sama dengan stok premium bermerek di rak supermarket. Ada proses penggilingan, grading, pengemasan, distribusi, pergudangan, dan biaya ritel yang harus dilewati," ucapnya.
Ia menambahkan, selama bertahun-tahun pelaku usaha swasta telah membangun ekosistem beras premium sendiri. Ekosistem itu mencakup pengadaan gabah, penggilingan, pengemasan, hingga distribusi ke ritel modern—semuanya diperhitungkan berdasarkan biaya dan margin keuntungan.
Usulan Perbaikan: Ubah HET hingga Bulog Jadi Pesaing
Dalam jangka pendek, Eliza mendorong pemerintah melakukan penyesuaian sementara terhadap mekanisme harga beras premium. Salah satu opsinya adalah mengubah istilah HET menjadi harga acuan penjualan yang dilengkapi batas kewajaran.
Ia juga mengusulkan Bulog masuk ke pasar beras premium sebagai pesaing, bukan sebagai pengawas atau 'polisi'. Namun, intervensi itu harus disertai kepastian mutu premium, keberlanjutan pasokan setidaknya 3-4 bulan, serta harga yang mampu menutup biaya konversi dari cadangan pemerintah.
Selain itu, Eliza mendorong penghentian sementara ekspor beras premium—yang harganya sekitar Rp17 ribu per kg—selama persoalan ketersediaan di pasar domestik belum teratasi. "Negara punya stok dan kewenangan untuk menjaga harga, sedangkan korporasi punya jaringan produksi dan distribusi. Persoalannya adalah kedua mekanisme tersebut belum tentu bekerja dengan struktur harga yang sama," pungkasnya.
