KUPANG — Angka realisasi BTT yang rendah ini menjadi perhatian di tengah respons cepat pemerintah pusat yang menggelontorkan dukungan anggaran Rp200 miliar untuk penanganan bencana di NTT. Berdasarkan catatan Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri per 6 September 2026, Bantuan Presiden itu terdiri atas Rp40 miliar untuk Pemerintah Provinsi NTT dan masing-masing Rp20 miliar untuk delapan kabupaten.
Agung mengapresiasi konsistensi pemerintah pusat yang langsung mengorkestrasi bantuan saat bencana terjadi. Namun, ia menekankan bahwa anggaran yang tersedia tidak boleh berhenti sebagai angka dalam dokumen.
Enam Daerah Realisasi BTT di Bawah 10 Persen
Data Kemendagri menunjukkan enam daerah masih mencatat realisasi sangat rendah. Flores Timur menjadi yang terendah dengan 0 persen, disusul Sikka 1,75 persen, Ngada 3,39 persen, Manggarai Barat 5,46 persen, Manggarai Timur 7,85 persen, dan Ende 8,85 persen.
Adapun Provinsi NTT mencatat realisasi tertinggi mencapai 43,23 persen. Manggarai berada di posisi kedua dengan 27,37 persen, lalu Nagekeo 15,33 persen.
Percepatan Realisasi Kunci Bantuan Sampai ke Pengungsian
“Jadi ini semua harus direalisasikan segera supaya masyarakat terdampak bisa merasakan konkret bantuan itu di tengah-tengah pengungsian, di tengah-tengah mereka merasakan kesulitan,” ujar Agung.
Ia mengingatkan bahwa dalam situasi bencana, kecepatan penyaluran menjadi bagian penting dari efektivitas penanganan. Anggaran yang telah dialokasikan perlu segera dieksekusi sesuai kebutuhan masyarakat di lapangan.
“Karena jangan sampai anggaran di atas kertas hanya berhenti sebatas angka semata tanpa ada realisasinya segera,” ucapnya.
Sinergi Pusat-Daerah Jadi Prioritas
Agung menilai percepatan realisasi harus ditempatkan dalam kerangka kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, bukan sebagai persoalan yang mempertentangkan kedua pihak. Ia mencontohkan respons cepat pusat yang langsung menggerakkan Seskab, TNI, Polri, dan BNPB untuk memastikan pangan serta sandang terpenuhi.
“Termasuk juga papan, karena tenda-tenda yang dibutuhkan oleh warga yang terdampak sudah didirikan walaupun memang darurat semacam itu,” katanya.
Menurutnya, sinergi ini penting agar penanganan bencana tidak dipersepsikan secara keliru. “Ini penting supaya baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tidak disalahkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab ataupun diframing bahwa kondisi ini tidak diperhatikan dengan optimal,” ujarnya.
Agung menegaskan bahwa percepatan realisasi pada akhirnya merupakan upaya bersama untuk memastikan masyarakat terdampak menjadi prioritas utama. “Dan ini juga yang menjadi perhatian utama oleh pemerintah termasuk Presiden Prabowo,” ucapnya.
