NUSA TENGGARA TIMUR — Langkah pemerintah merampingkan badan usaha milik negara (BUMN) memasuki babak baru. Jumat (4/9/2026), Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan terbatas di kediaman pribadinya, Hambalang, Bogor.
Dua agenda besar dibahas: percepatan hilirisasi dan penataan BUMN. Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara, Rosan Roeslani, serta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, tampak hadir. Kehadiran jajaran pengelola Danantara menegaskan arah kebijakan ekonomi yang kini terpusat pada badan pengelola investasi tersebut.
Efisiensi Rp50 Triliun dari Penutupan 290 BUMN
Instruksi penataan BUMN mulai menunjukkan hasil. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengonfirmasi, 290 perusahaan pelat merah telah ditutup. Penghematan anggaran negara mencapai Rp50 triliun.
Konsolidasi akan terus berlanjut. Pemerintah menargetkan penutupan sedikitnya 700 BUMN lainnya hingga akhir Desember 2026.
"Percepatan hilirisasi sebagai langkah strategis untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri, memperkuat investasi, serta menciptakan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi Indonesia," kata Teddy, Sabtu (5/9/2026).
Hilirisasi Jadi Prioritas untuk Nilai Tambah SDA
Selain merampingkan struktur perusahaan negara, pertemuan di Hambalang menyoroti percepatan hilirisasi. Langkah ini dinilai strategis untuk menghentikan ekspor bahan mentah dan membangun industri pengolahan di dalam negeri.
Kementerian ESDM dan Danantara dilibatkan untuk memastikan proyek hilirisasi, terutama di sektor mineral dan energi, mendapat dukungan pendanaan yang cukup. Model ini diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan negara.
Konsolidasi masif ini merupakan upaya menyederhanakan struktur BUMN yang selama ini tumpang tindih. Pemerintah ingin perusahaan negara yang tersisa lebih fokus, efisien, dan mampu bersaing di pasar global.
