NUSA TENGGARA TIMUR — Presiden Prabowo Subianto meresmikan peluncuran Biodiesel 50 persen (B50) di rest area KM 57 Tol Jakarta–Cikampek, Karawang, Kamis (9/7/2026). Mandatori bahan bakar nabati itu telah berlaku secara nasional sejak 1 Juli 2026.
Manfaat Ekonomi Bergantung pada Harga Minyak Dunia
Chief Executive Officer IESR, Fabby Tumiwa, menyatakan penerapan B50 memang memperbaiki neraca perdagangan melalui pengurangan impor minyak solar. Namun, ia menegaskan kebijakan ini bukan instrumen tunggal untuk mencapai kemandirian energi.
"Pemerintah tetap perlu menjalankan bauran kebijakan yang saling melengkapi, seperti percepatan elektrifikasi transportasi dan penerapan standar efisiensi bahan bakar (fuel economy standard), yang dinilai lebih efektif dari sisi biaya," kata Fabby dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis.
Menurut perhitungan IESR, B50 baru memberikan manfaat ekonomi signifikan jika harga minyak mentah dunia di atas 110 dolar AS per barel. Sebaliknya, saat harga minyak rendah, penerapan penuh B50 justru meningkatkan kebutuhan dukungan pendanaan negara.
Tekanan pada Dana BPDPKS dan APBN
Fabby mengingatkan pemerintah memantau secara cermat cadangan dana Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Semakin besar porsi crude palm oil (CPO) yang dialokasikan untuk biodiesel domestik, penerimaan negara dari pungutan ekspor berpotensi menurun.
"Ruang fiskal untuk menopang program dapat menjadi lebih terbatas dan berpotensi meningkatkan tekanan terhadap APBN," ujarnya. IESR mendorong pemerintah menyiapkan skema mitigasi yang transparan dan terukur sejak dini untuk mengantisipasi risiko tersebut.
Evaluasi Berkala Jadi Kunci Keberlanjutan
IESR menilai implementasi B50 sebaiknya tidak diperlakukan sebagai kebijakan tetap. Penerapannya perlu disesuaikan dengan kondisi ekonomi, termasuk harga komoditas dan dinamika fiskal. Efisiensi program harus dievaluasi secara berkala agar tidak membebani keuangan negara.
"Dengan demikian, upaya memperkuat ketahanan energi nasional dapat berjalan seiring dengan terjaganya keberlanjutan fiskal, sehingga manfaat kebijakan tetap optimal bagi masyarakat," kata Fabby.
