NUSA TENGGARA TIMUR — Langkah ini ditandai dengan penandatanganan dua Letter of Intent (LoI) yang dilakukan pada pekan ini. Kerja sama ini menjadi sinyal percepatan transisi energi di Indonesia, di mana dua BUMN energi terbesar di tanah air bahu-membahu mengejar target bauran energi baru terbarukan (EBT) yang dicanangkan pemerintah.
Skema Kerja Sama dan Target Kapasitas
Berdasarkan LoI yang diteken, PGEO dan PLN IP sepakat untuk mendirikan perusahaan patungan (joint venture). Entitas baru ini nantinya akan bertanggung jawab penuh mulai dari penyusunan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (Power Purchase Agreement/PPA) hingga tahap konstruksi dan komisioning (EPCC).
Adapun proyek pertama yang digarap adalah PLTP Ulubelu Bottoming Unit (BU) di Lampung dan PLTP Lahendong BU di Sulawesi Utara. Teknologi bottoming unit dipilih karena mampu memaksimalkan potensi uap panas bumi yang sudah beroperasi, sehingga efisiensi pembangkit eksisting bisa meningkat tanpa perlu membuka sumur baru secara masif.
Sementara itu, pengembangan PLTP Cubadak Panti di Sumatera Barat masih dalam tahap kajian lebih lanjut. Meski belum dirinci besaran kapasitasnya, proyek ini diproyeksikan menjadi tambahan pasokan listrik hijau untuk sistem kelistrikan Sumatera bagian tengah.
Mengapa Skema Ini Penting bagi Pasokan Listrik Nasional
Kerja sama ini bukan sekadar seremonial belaka. Dengan menggabungkan keahlian PGEO di hulu panas bumi dan kapabilitas PLN IP di pembangkit, risiko teknis dan finansial proyek bisa ditekan. Bagi masyarakat, dampaknya akan terasa dari meningkatnya keandalan pasokan listrik yang ramah lingkungan.
PGEO selama ini dikenal sebagai salah satu pemain utama panas bumi dunia dengan kapasitas terpasang yang signifikan. Namun, pengembangan lapangan uap baru membutuhkan modal besar dan waktu panjang. Lewat kolaborasi ini, proses bisnis dari hulu ke hilir menjadi lebih terintegrasi, memperpendek waktu realisasi proyek.
Di sisi lain, PLN sebagai offtaker tunggal listrik punya kepentingan langsung agar proyek ini cepat beroperasi. Pasalnya, tambahan listrik dari panas bumi sangat dibutuhkan untuk menyeimbangi pertumbuhan beban puncak, terutama di wilayah industri seperti Lampung dan Sulawesi Utara yang terus tumbuh.
Konteks Transisi Energi dan Target Pemerintah
Langkah korporasi ini sejalan dengan target pemerintah mencapai net zero emission pada 2060. Panas bumi dianggap sebagai sumber energi beban dasar (baseload) yang paling andal dibandingkan surya atau angin yang bersifat intermiten. Oleh karena itu, percepatan pengembangan PLTP menjadi prioritas nasional.
Kendati demikian, tantangan tetap ada. Salah satunya adalah proses negosiasi tarif listrik antara PGEO dan PLN yang kerap memakan waktu. Dengan adanya skema perusahaan patungan, diharapkan negosiasi internal bisa lebih cair karena kedua pihak berada dalam satu kepentingan bisnis yang sama.
Belum ada kepastian kapan proyek Ulubelu dan Lahendong BU mulai beroperasi komersial. Namun, dengan penandatanganan LoI ini, peta jalan pengembangan sudah jelas. Investor dan publik kini tinggal menunggu eksekusi di lapangan, apakah target percepatan yang digembar-gemborkan BUMN ini benar-benar terwujud dalam waktu dekat.
