NUSA TENGGARA TIMUR — Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji meminta Perum Bulog menyediakan beras pecah (broken rice) dengan harga lebih kompetitif bagi industri pengolahan makanan. Harga beras pecah dalam negeri mencapai Rp11.000 per kilogram, jauh di atas harga pasar internasional yang hanya Rp5.700–Rp6.000 per kilogram. Selisih itu dikhawatirkan mendorong pabrik bihun dan sejenisnya beralih ke bahan baku impor meski stok beras nasional melimpah.
Sarmuji menyampaikan permintaan tersebut dalam Rapat Pimpinan Nasional Kadin Indonesia di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (30/10/2026). Menurutnya, kebutuhan beras pecah di sektor industri cukup tinggi, terutama untuk pabrik bihun yang mengandalkan bahan baku tersebut.
Ia mengaku telah berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Perdagangan Budi Santoso, dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman untuk mencari jalan keluar atas persoalan harga tersebut.
Selisih Harga Capai Hampir Dua Kali Lipat
Data yang dipaparkan Sarmuji menunjukkan jarak harga yang lebar antara pasar internasional dan dalam negeri. Beras pecah impor dibanderol sekitar Rp5.700 hingga Rp6.000 per kilogram, sementara harga di dalam negeri mencapai Rp11.000 per kilogram.
"Pabrik bihun kita, misalnya, sangat membutuhkan bahan baku beras pecah. Di pasar internasional, harganya berkisar Rp5.700 hingga Rp6.000 per kilogram. Namun di dalam negeri, harganya dipatok Rp11.000. Tentu ada selisih yang sangat tinggi," ungkap Sarmuji.
Selisih hampir dua kali lipat itu, menurut Sarmuji, memberi insentif bagi pelaku industri untuk memilih bahan baku impor ketimbang menyerap beras pecah dari dalam negeri.
Dilema Swasembada di Tengah Gudang Bulog Penuh
Sarmuji menilai kondisi tersebut kurang tepat mengingat ketersediaan beras nasional sedang melimpah. Pemerintah sendiri mengklaim telah mempertahankan swasembada beras berkelanjutan selama dua tahun berturut-turut tanpa impor.
"Tentu riskan jika kita memilih impor sementara status kita swasembada pangan dan gudang Bulog penuh. Jika beras Bulog terus menumpuk karena pasokan lebih tinggi dibanding permintaan, nilainya berisiko turun, bahkan bisa mendekati nol," bebernya.
Kekhawatiran itu bukan tanpa dasar. Beras yang tersimpan terlalu lama berpotensi mengalami penurunan mutu, sehingga nilai jualnya ikut tergerus.
Stok Nasional 25 Juta Ton, 4,5 Juta Ton di Gudang Bulog
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sebelumnya mengklaim stok beras nasional mencapai 25 juta ton, rekor tertinggi sepanjang sejarah. Angka itu terdiri dari 10 juta ton standing crop atau tanaman padi di lahan, 10 juta ton di sektor rumah tangga serta hotel, restoran, dan katering (horeka), dan 4,5 juta ton di gudang Perum Bulog.
Dengan rata-rata konsumsi nasional sekitar 2,5 juta ton per bulan, ketersediaan tersebut diproyeksikan mampu memenuhi kebutuhan hingga Juli 2027 tanpa impor.
"InsyaAllah stok kita aman sampai bulan Juli. Stok saat ini merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah," ujar Amran usai rapat koordinasi ketahanan pangan di Jakarta, Senin (26/10/2026).
Amran menyebut capaian itu ditopang sejumlah program percepatan, mulai dari pompanisasi, optimalisasi lahan, perbaikan irigasi, hingga penggunaan benih tahan kering di tengah ancaman El Nino.
Apa Artinya bagi Industri Pengolahan
Bagi pelaku industri makanan olahan, skema harga khusus yang diusulkan Sarmuji berpotensi menekan biaya produksi tanpa harus bergantung pada bahan baku impor. Pabrik bihun, mi, dan produk turunan beras lainnya menjadi pihak yang paling berkepentingan atas kepastian harga tersebut.
Namun hingga kini belum ada kepastian soal besaran harga khusus maupun mekanisme penyaluran beras pecah dari Bulog ke industri. Sarmuji hanya menyatakan komunikasi dengan kementerian terkait masih berjalan.
"Bagaimana caranya industri bisa mengambil beras dalam negeri dengan harga kompetitif. Toh pada akhirnya, beras yang tersimpan terlalu lama nilainya akan turun. Ini yang sedang kita komunikasikan, mudah-mudahan ada jalan keluar," tuturnya.
