BORONG — Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Timur, Surip Tintin, menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berjalan saat ini belum menyentuh akar persoalan stunting di wilayahnya. Menurutnya, program tersebut baru bermakna jika sasaran utamanya diarahkan pada ibu hamil yang mengalami kekurangan energi kronis (KEK) serta balita dengan gizi buruk.
Mengapa MBG Dinilai Tidak Efektif Tekan Stunting?
Surip menjelaskan, pemicu utama tingginya angka stunting di Manggarai Timur adalah masih banyaknya ibu hamil yang kekurangan asupan energi dan protein dalam jangka panjang. Pada 2025, tercatat 1.193 ibu hamil mengalami KEK. Angka itu baru menurun menjadi 261 jiwa per Juni 2026.
"Jika MBG ditujukan untuk menurunkan stunting seharusnya diutamakan pada daerah stunting tinggi dan sasaran diutamakan pada ibu hamil KEK dan bayi balita yang kurang gizi dan gizi buruk," kata Surip.
Namun, realitas di lapangan menunjukkan distribusi MBG justru menyasar anak sekolah. Dari enam SPPG yang direncanakan, hanya tiga yang masih beroperasi, dan semuanya lebih memprioritaskan siswa sebagai penerima. Tiga SPPG lainnya dihentikan sementara oleh Badan Gizi Nasional (BGN) pusat.
Prevalensi Stunting di Manggarai Timur Capai 36,1 Persen
Berdasarkan laporan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Manggarai Timur, data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) mencatat prevalensi stunting di kabupaten ini mencapai 36,1 persen. Angka itu dua kali lipat dari rata-rata nasional yang sebesar 18,8 persen dan jauh di atas rata-rata Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang berada di angka 33,1 persen.
Data terbaru dari Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) per 29 Januari 2026 menunjukkan bahwa 1.759 balita dari total 20.931 yang diukur tercatat mengalami stunting. Tren kenaikan kasus terjadi di delapan kecamatan, di antaranya Elar Selatan, Rana Mese, Congkar, dan Borong.
Empat Kecamatan Berhasil Turunkan Angka Stunting
Meski secara umum masih tinggi, Surip mencatat tren penurunan terjadi di empat kecamatan, yakni Elar, Kota Komba Utara, Sambi Rampas, dan Lamba Leda. Penurunan itu tidak semata-mata karena MBG, melainkan hasil dari perbaikan sanitasi, akses air bersih, serta peningkatan fasilitas pelayanan dasar dan ekonomi.
"Perbaikan akses masyarakat ke fasilitas pelayanan dasar, fasilitas ekonomi serta perbaikan telekomunikasi juga berperan di mana sikap dan pemahaman masyarakat berubah dengan terbukanya dan lancarnya informasi," ujar Surip.
Lima SPPG Belum Beroperasi di Wilayah 3T
Penelusuran lapangan menemukan setidaknya lima SPPG yang sudah dibangun sejak tahun lalu namun belum beroperasi. Empat di antaranya berada di wilayah kategori Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T) yang justru mencatat tren kenaikan angka stunting. Dapur-dapur itu tersebar di Kecamatan Congkar, Lamba Leda Selatan, Kota Komba, dan Elar.
Sementara itu, tiga SPPG yang masih aktif adalah SPPG Polres Manggarai Timur dan SPPG Tanah Bakok di Kelurahan Rana Loba, Kecamatan Borong, serta SPPG Liang Leso di Desa Watu Mori, Kecamatan Rana Mese. Dinas Kesehatan mengakui belum bisa memantau dampak MBG dari SPPG Polres karena baru beroperasi awal Juni 2026.
Harapan ke Depan: Fokus pada Remaja Putri
Surip menambahkan, meskipun anak sekolah yang sudah mengalami stunting sulit diperbaiki kondisinya, program MBG tetap memiliki potensi positif jika diarahkan pada remaja putri. "Mereka juga calon ibu di masa depan. Karena itu, kita harapkan dengan MBG para remaja putri kita lebih sehat dan bisa jadi calon ibu yang sehat ke depan," katanya.
Dinas Kesehatan Manggarai Timur terus melakukan pemantauan prevalensi stunting dua kali setahun melalui e-PPGBM, yaitu pada Februari dan Agustus, sebagai dasar evaluasi program penanganan gizi di daerah tersebut.
