MANGARAI BARAT — Kunjungan kerja Badan Anggaran (Banggar) DPR RI ke NTT menghasilkan komitmen anggaran negara sebesar Rp29,78 triliun untuk tahun 2026. Wakil Ketua Banggar Wihadi Wijanto mengungkapkan angka tersebut dalam audiensi bersama Gubernur NTT, para bupati, dan wali kota di Kantor Bupati Manggarai Barat.
Pertumbuhan Ekonomi Positif, Tapi Sektor Primer Jadi Celah
Wihadi mencatat pertumbuhan ekonomi NTT mencapai 5,14 persen pada 2025 dan meningkat menjadi 5,32 persen secara tahunan pada triwulan I 2026. Namun, politisi Fraksi Partai Gerindra itu menilai dominasi sektor primer masih menjadi titik lemah.
“Struktur ekonomi NTT yang masih didominasi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan membuat daerah ini rentan terhadap perubahan iklim serta gangguan ketahanan pangan,” ujarnya dalam pemaparan.
Prioritas Pembangunan: Pangan, Konektivitas, dan Pusat Ekonomi Baru
Pemerintah pusat telah menetapkan sejumlah prioritas dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2026 untuk NTT. Fokusnya mencakup penguatan ketahanan pangan, air, dan energi, peningkatan konektivitas antarwilayah, serta pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.
Wihadi juga menyoroti percepatan program nasional seperti Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, digitalisasi pembelajaran, dan penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Anggaran Rp29,78 Triliun: Berapa yang Sudah Terserap?
Dari total pagu Rp29,78 triliun, alokasi untuk Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp9,57 triliun dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp20,21 triliun. Hingga 31 Mei 2026, realisasi Belanja Pemerintah Pusat mencapai Rp3,397 triliun atau 35,50 persen, sementara realisasi TKD mencapai Rp9,138 triliun atau 45,23 persen.
Jalan Daerah dan Target Jagung Nasional
Salah satu program strategis yang berjalan di NTT adalah Instruksi Presiden Jalan Daerah. Proyek ini mencakup 23 paket pekerjaan sepanjang 98,52 kilometer dengan nilai investasi Rp421,9 miliar. Selain itu, pemerintah menargetkan pengadaan satu juta ton jagung secara nasional sebagai bagian dari penguatan ketahanan pangan.
BI dan Pemda: Inflasi Terkendali, Digitalisasi UMKM Diperluas
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT, Adidoyo Prakoso, menyatakan stabilitas ekonomi daerah tetap terjaga. Inflasi dan pertumbuhan ekonomi menunjukkan tren yang relatif stabil.
“Kami terus mendorong penguatan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), perluasan digitalisasi sistem pembayaran, serta peningkatan akses pembiayaan bagi UMKM,” ujar Adidoyo.
Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena, menambahkan bahwa pembangunan daerah difokuskan pada penguatan sektor strategis yang selaras dengan kebijakan nasional. Prioritasnya meliputi ketahanan pangan, konektivitas, pengembangan kawasan pariwisata Labuan Bajo–Flores, dan hilirisasi komoditas unggulan.
“Sinergi pusat dan daerah menjadi kunci dalam mempercepat penurunan kemiskinan, meningkatkan pelayanan publik, dan memperkuat daya saing ekonomi daerah,” pungkas Melki.
Langkah Selanjutnya: Masuk ke Pembahasan Fiskal Nasional
Banggar DPR RI memastikan seluruh masukan dan isu strategis dari kunjungan ini akan dibawa ke pembahasan tingkat pusat. Data tersebut akan menjadi bahan penyempurnaan kebijakan fiskal nasional, khususnya untuk mendukung percepatan pembangunan di NTT.
