KUPANG — Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) NTT, Adi Setiawan, mengungkapkan bahwa TKD masih menjadi tulang punggung belanja negara di daerah. Dari total belanja negara di NTT yang mencapai Rp 12,536 triliun atau 42,10 persen dari pagu Rp 29,775 triliun, porsi TKD menjadi yang terbesar.
Realisasi TKD itu tumbuh 6,90 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Adi menyebutkan komponen terbesar TKD adalah Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp 6,546 triliun, disusul DAK Nonfisik Rp 2,091 triliun, Dana Desa Rp 470,32 miliar, Dana Bagi Hasil Rp 16,01 miliar, dan DAK Fisik Rp 14,58 miliar.
Delapan Kabupaten Tuntaskan Penyaluran Dana Desa Tahap I
Penyaluran Dana Desa di NTT menunjukkan percepatan. Adi mencatat delapan kabupaten telah merealisasikan Dana Desa tahap I hingga 100 persen. Kedelapan daerah itu adalah Belu, Sikka, Flores Timur, Ngada, Manggarai, Sumba Barat, Rote Ndao, dan Manggarai Barat.
"Tercatat delapan kabupaten telah merealisasikan Dana Desa tahap I hingga 100 persen," jelas Adi dalam konferensi pers di kantornya, Kamis (25/6/2026). Capaian ini menjadi indikator bahwa pemerintah desa di wilayah tersebut mulai gesit dalam menyerap anggaran.
Belanja Negara Lainnya: Gaji ASN Dominasi, Bansos Capai Rp 1,1 Triliun
Selain TKD, belanja pemerintah pusat di NTT terealisasi Rp 3,397 triliun atau 35,50 persen dari pagu. Komponen terbesarnya adalah belanja pegawai yang mencapai Rp 2,033 triliun. Sementara belanja barang terealisasi Rp 925,79 miliar, belanja modal Rp 435,88 miliar, dan bantuan sosial Rp 2,38 miliar.
Untuk jaring pengaman sosial, penyaluran bansos hingga Mei 2026 mencapai Rp 1,124 triliun. Rinciannya, Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp 556,66 miliar untuk 684.169 penerima, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Rp 422,14 miliar untuk 703.572 penerima, dan Bantuan Sosial Tunai (BST) Rp 146,07 miliar untuk 243.458 penerima.
Kredit Usaha Rakyat dan Ultra Mikro Ikut Menggeliat
APBN juga mendorong sektor usaha lewat pembiayaan. Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di NTT mencapai Rp 1,385 triliun kepada 26.725 debitur, naik 21,03 persen. Sementara pembiayaan ultra mikro mencapai Rp 147,97 miliar kepada 26.219 debitur, tumbuh 35,75 persen.
Adi menegaskan bahwa realisasi ini menjadi cerminan bagaimana APBN bekerja untuk daerah. "Transfer ke Daerah tetap menjadi pilar utama dukungan APBN bagi pemerintah kabupaten dan kota di NTT," tutupnya.
Apa yang Membuat Dana Desa di Delapan Kabupaten Ini Cepat Terserap?
Kepala Kanwil DJPb NTT tidak merinci penyebab spesifik delapan kabupaten tersebut mampu menuntaskan penyaluran Dana Desa tahap I. Namun, percepatan biasanya terjadi karena kesiapan administrasi desa, partisipasi aktif masyarakat dalam musyawarah desa, serta koordinasi yang baik antara pemerintah kabupaten dan pendamping desa.
Berapa Total Penerima Manfaat Bansos di NTT?
Hingga Mei 2026, total penerima bansos di NTT mencapai lebih dari 1,6 juta orang. Rinciannya, 684.169 penerima PKH, 703.572 penerima BPNT, dan 243.458 penerima BST. Ketiga program ini menjadi andalan pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah fluktuasi harga pangan.
