KUPANG — Wali Kota Kupang Christian Widodo memastikan seluruh kebijakan pengelolaan keuangan daerah harus berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Ia menekankan APBD tidak boleh sekadar menjadi dokumen formal, melainkan harus terasa langsung oleh warga di 51 kelurahan se-Kota Kupang.
"Setiap kebijakan pengelolaan keuangan daerah harus berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, berbagai program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah diarahkan untuk memperkuat pelayanan publik, meningkatkan kualitas infrastruktur, mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, serta memperluas akses masyarakat terhadap layanan dasar," kata Christian di Kupang.
Prioritas Anggaran: Infrastruktur hingga Layanan Dasar
Dalam rapat paripurna ke-11 DPRD Kota Kupang, Christian menjelaskan bahwa penyampaian Ranperda Pertanggungjawaban APBD merupakan amanat undang-undang setelah laporan diperiksa BPK. Laporan keuangan Pemkot Kupang disusun berbasis akrual dan mencakup informasi pelaksanaan anggaran, kondisi keuangan, pengelolaan aset, arus kas, hingga perubahan ekuitas.
Pemerintah daerah, lanjutnya, terus memperkuat sistem pengendalian internal dan meningkatkan kapasitas aparatur. Teknologi juga dimanfaatkan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan agar lebih transparan.
WTP Ketujuh: Bukti Tata Kelola yang Tertib
Christian bersyukur atas opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ketujuh yang diraih Kota Kupang. Menurut dia, capaian itu menjadi indikator bahwa pengelolaan keuangan daerah telah berjalan secara tertib, transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan.
"Keberhasilan ini merupakan hasil kerja bersama seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah Kota Kupang menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPRD yang terus mendukung kebijakan pemerintah, termasuk melalui persetujuan alokasi anggaran untuk program strategis daerah," ujarnya.
Masih Ada Warga Belum Merasakan Manfaat Pembangunan
Meski opini WTP terus diraih, Christian mengakui masih terdapat masyarakat yang belum sepenuhnya merasakan dampak pembangunan. Ia menyebut keterbatasan kemampuan keuangan daerah dan kompleksitas persoalan sosial menjadi faktor utama.
Pemerintah Kota Kupang tetap menempatkan pemenuhan kebutuhan dasar sebagai prioritas utama. "Kami berkomitmen memperluas akses layanan dasar dan mendorong pertumbuhan ekonomi agar manfaat pembangunan bisa dirasakan merata," tegasnya.
