TAMBOLAKA — Seluruh transaksi belanja operasional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya kini bisa dilakukan tanpa uang tunai. Peluncuran Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) pada pekan lalu menjadi jawaban atas kebutuhan sistem keuangan yang lebih modern dan bisa diawasi secara real-time.
Direktur Umum Bank NTT, Rahmat Saleh, menyebut inisiatif ini sebagai langkah strategis daerah dalam mendukung transformasi digital di sektor keuangan. "Peluncuran KKPD tersebut menjadi langkah strategis Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya dalam mendukung percepatan transformasi digital di sektor keuangan daerah," ujarnya dalam acara yang digelar di Tambolaka.
Selama ini, banyak kebutuhan operasional pemerintah daerah masih dibayar secara tunai. Sistem tersebut dinilai rawan menimbulkan kendala administratif dan berpotensi disalahgunakan. Dengan KKPD, setiap transaksi tercatat secara elektronik sehingga jejak penggunaannya bisa dilacak kapan saja.
Bupati Sumba Barat Daya dalam sambutannya menegaskan bahwa perubahan ini bukan sekadar soal teknis pembayaran. “Melalui Kartu Kredit Pemerintah Daerah ini, kita ingin membangun sistem pengelolaan keuangan yang lebih modern, efisien, dan transparan. Setiap transaksi akan tercatat secara digital sehingga dapat meminimalisir risiko penyalahgunaan serta meningkatkan akuntabilitas penggunaan anggaran daerah,” kata bupati.
Peluncuran KKPD merupakan bagian dari program Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) yang didorong pemerintah pusat bersama Bank Indonesia. Kabupaten Sumba Barat Daya menjadi salah satu daerah yang merespons kebijakan ini dengan cepat.
Keunggulan utama dari sistem ini adalah kemampuan pemantauan secara langsung. Seluruh transaksi yang dilakukan melalui KKPD terdokumentasi dengan baik, sehingga pengawasan terhadap penggunaan anggaran daerah bisa berjalan lebih ketat. Proses pembayaran pun menjadi lebih cepat tanpa melalui prosedur tunai yang berbelit.
Acara launching dihadiri oleh jajaran pemerintah daerah, perwakilan perbankan, unsur Forkopimda, serta para pimpinan perangkat daerah di lingkungan Pemkab Sumba Barat Daya. Kehadiran lintas sektor ini menunjukkan dukungan penuh terhadap transformasi digital di tubuh birokrasi.
Dengan hadirnya KKPD, Kabupaten Sumba Barat Daya menunjukkan keseriusan dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan adaptif terhadap teknologi. Harapannya, sistem ini bisa meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meminimalkan kebocoran anggaran di masa depan.