SOE — Nikodemus Manao, aktivis dari komunitas Besi Pae, mendesak Inspektorat Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) segera merampungkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas dugaan penyimpangan di Desa Spaha. Ia menilai lambannya penerbitan LHP menjadi indikator lemahnya pengawasan dan penegakan hukum di daerah itu.
Dalam siaran pers yang diterima media, Senin (18/5/2026), Nikodemus menyoroti adanya kesan tebang pilih dalam proses penanganan kasus yang telah menyita perhatian publik. Menurutnya, situasi ini menimbulkan spekulasi mengenai adanya intervensi dari pihak tertentu.
Nikodemus menduga ada oknum di internal Inspektorat yang sengaja menghambat proses hukum. Ia bahkan mencurigai adanya kerja sama antara aparat pengawas dengan Kepala Desa Spaha.
“Saya menduga ada kerja sama antara Inspektorat dengan Kepala Desa Spaha, atau ada penguasa yang membekingi sehingga Inspektorat tidak memiliki keberanian untuk segera mengeluarkan LHP,” tegas Nikodemus dalam pernyataannya.
Dugaan ini, kata Nikodemus, diperkuat oleh fakta bahwa polemik di Desa Spaha sudah berlangsung lama tanpa ada titik terang. Masyarakat mulai kehilangan kepercayaan terhadap institusi pengawas daerah.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Inspektorat TTS mengenai penyebab tertundanya penerbitan LHP. Tidak diketahui secara pasti apakah pemeriksaan telah selesai atau masih berlangsung.
Nikodemus mendesak Bupati TTS untuk turun tangan. Ia meminta agar proses pengawasan dipercepat dan tidak ada lagi pihak yang diistimewakan.
“Publik berhak tahu hasil pemeriksaan itu. Jangan biarkan kasus ini menguap begitu saja,” ujarnya.
Kasus di Desa Spaha menjadi ujian kredibilitas Inspektorat TTS. Jika LHP terus ditunda, citra aparat pengawas dinilai akan semakin buruk di mata warga.
Sejumlah elemen masyarakat di TTS berharap agar polemik ini segera diusut tuntas. Mereka menunggu tindakan nyata dari pemerintah kabupaten, bukan sekadar pernyataan.