KUPANG — Pasokan elpiji 12 kg yang tersendat di Nusa Tenggara Timur berdampak langsung pada kelancaran program makan gratis bagi anak sekolah. Badan Gizi Nasional (BGN) mengonfirmasi bahwa sejumlah SPPG terpaksa menghentikan produksi makanan karena bahan bakar untuk memasak tidak tersedia.
Deputi Pemantauan dan Pengawasan BGN Dadang Hendrayudha menyebutkan, penghentian operasional pertama terjadi di Kabupaten Manggarai pada 8 Mei 2026. “SPPG berhenti operasional sementara disebabkan kelangkaan gas di beberapa wilayah Provinsi NTT,” ujarnya di Jakarta, Rabu (13/5).
Dua hari berselang, krisis meluas. Pada 11 hingga 12 Mei 2026, giliran SPPG di Kabupaten Timor Tengah Utara, Kota Kupang, Kabupaten Belu, dan Kabupaten Sumba Barat yang ikut menghentikan aktivitas. Seluruh daerah ini bergantung pada LPG 12 kg untuk memasak ribuan porsi makanan bergizi setiap harinya.
“Kelangkaan gas LPG 12 kilogram memengaruhi operasional SPPG di lapangan sehingga beberapa layanan belum dapat berjalan normal sampai pasokan kembali tersedia,” kata Dadang. Sebagian besar SPPG di NTT memang dirancang menggunakan tabung ukuran 12 kg untuk memenuhi kebutuhan produksi massal, bukan tabung melon 3 kg yang diperuntukkan bagi rumah tangga miskin.
Akibatnya, ribuan siswa penerima manfaat di lima kabupaten/kota itu untuk sementara tidak mendapat jatah makan siang gratis. Belum ada kepastian kapan layanan akan pulih, namun BGN terus memantau perkembangan dan berkoordinasi dengan pihak terkait guna memulihkan distribusi gas.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Pertamina maupun pemerintah daerah NTT mengenai penyebab kelangkaan. BGN memastikan akan terus berkoordinasi dengan instansi terkait agar pasokan gas kembali normal dan SPPG bisa beroperasi lagi.
Krisis ini menjadi pengingat bahwa program nasional berskala besar seperti MBG sangat rentan terhadap gangguan logistik energi di daerah kepulauan. Jika pasokan elpiji 12 kg tidak segera dipulihkan, bukan tidak mungkin jumlah SPPG yang berhenti operasional akan bertambah.