NUSA TENGGARA TIMUR — Ketua Umum Periklindo Moeldoko menyebut industri baterai kendaraan listrik global sudah melompat ke sodium-ion, sementara Indonesia masih berdebat soal nikel versus LFP. Dalam rapat bersama Komisi VII DPR RI, ia menegaskan teknologi baterai tidak bergerak linear dan efisiensi biaya jadi penentu daya saing, bukan sekadar ketersediaan bahan baku.
Pernyataan itu muncul di tengah posisi Indonesia yang selama ini mengandalkan cadangan nikel besar sebagai fondasi industri baterai. Moeldoko tidak memungkiri keunggulan sumber daya tersebut, tetapi ia memperingatkan bahwa kepemilikan bahan baku tidak otomatis menjamin daya saing kalau teknologi terus berubah.
Nikel Bukan Satu-satunya Jalan
Moeldoko menyampaikan bahwa prinsip utama industri baterai kendaraan listrik adalah bahan baku yang mudah didapat dan biaya produksi yang lebih rendah. Dua faktor itu yang menentukan produk akhir bisa bersaing di pasar.
"Dari hulu kita memang memiliki sumber daya yang luar biasa di bidang nikel. Tapi saya ingin menyampaikan dengan perkembangan teknologi yang lompat itu bahwa baterai sekarang tidak hanya mengandalkan nikel, karena saat ini malah sudah berubah-ubah terus," kata Moeldoko dalam rapat tersebut.
Ia mencontohkan LFP (lithium ferro phosphate) yang kini banyak dipakai industri karena dinilai lebih efisien dan murah dibanding NMC (nikel-mangan-kobalt). Menurut Moeldoko, NMC tetap punya ceruk di industri tertentu, tetapi bukan lagi satu-satunya pilihan dominan.
"Jadi kita tidak harus nikel karena LFP itu orientasinya bukan nikel. Kenapa sekarang banyak industri baterai yang menggunakan LFP bukan NMC? Karena LFP jauh lebih efisien, lebih murah dan dia memiliki daya tahan cukup baik," ujarnya.
Tiga Komponen Inti yang Sering Dibuat Rumit
Moeldoko menyederhanakan cara pandang terhadap kendaraan listrik. Menurutnya, teknologi ini bertumpu pada tiga komponen utama: baterai, motor penggerak, dan kontroler. Bukan sistem yang rumit kalau dilihat dari sisi rekayasa dasar.
"Kita bisa kok membuat sebenarnya, tapi sekali lagi kita terlambat," ujar Moeldoko.
Kalimat itu jadi catatan tajam soal posisi Indonesia. Bukan soal kemampuan teknis, melainkan soal kecepatan mengambil keputusan dan mengikuti arah perkembangan teknologi global.
Lompatan Sodium Fosfat di Luar Negeri
Moeldoko menyebut pengembangan baterai di luar negeri sudah masuk tahap berikutnya. Baterai sodium, khususnya sodium fosfat, dikembangkan agresif karena alasan efisiensi.
"Kita masih sibuk mikirin nikel, tapi sekarang sudah sodium, lompatan sodium fosfat sudah kencang sekali itu sekarang. Karena menuju kepada efisiensi gitu. Jadi nggak bisa teknologi itu nggak diikutin. Karena berkembangnya lompat bukan jalan linear," sebutnya.
Pernyataan itu menegaskan satu hal: perkembangan baterai tidak mengikuti garis lurus dari nikel ke LFP ke sodium. Setiap lompatan bisa melewati tahapan yang dianggap mapan.
Kenapa Sodium-ion Dilirik
Baterai sodium-ion memiliki desain mirip lithium-ion. Keduanya menghasilkan listrik lewat reaksi kimia dan terdiri dari anoda, katoda, pemisah, serta elektrolit. Perbedaannya, ion lithium diganti ion sodium di katoda, dan garam lithium ditukar dengan garam sodium di elektrolit.
Kelemahan utamanya jelas: jarak tempuh yang dihasilkan tidak sepanjang lithium-ion. Namun ada keunggulan yang membuat banyak pihak melirik, terutama dari sisi biaya bahan yang lebih murah. Potensi itu dinilai bisa menekan harga mobil listrik ke level yang lebih terjangkau.
Bagi konsumen Indonesia, arah teknologi ini berdampak langsung pada harga kendaraan listrik beberapa tahun ke depan. Kalau industri dalam negeri tetap terkunci pada satu jalur bahan baku, risiko tertinggal di pasar global jadi lebih besar.
Yang Perlu Diperhatikan
- Pernyataan Moeldoko belum disertai peta jalan resmi pemerintah soal transisi ke teknologi baterai non-nikel
- Indonesia belum memiliki lini produksi baterai sodium-ion skala komersial
- Ketergantungan pada nikel tetap jadi tulang punggung investasi smelter dan industri hilirisasi yang sudah berjalan
- Harga mobil listrik di Indonesia masih ditentukan insentif fiskal, bukan semata biaya sel baterai
Diskusi di Komisi VII DPR RI setidaknya membuka satu pertanyaan yang lebih mendasar: apakah strategi baterai nasional disusun mengikuti ketersediaan bahan baku, atau mengikuti arah efisiensi teknologi yang bergerak lebih cepat dari kebijakan.
