SUMBA TENGAH — Surat Keputusan Pengakuan Masyarakat Adat Umbu Pabal menjadi landasan hukum pertama yang dimiliki komunitas di Desa Umbu Pabal Selatan, Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat, Kabupaten Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur. Proses pengajuan berlangsung sejak Januari 2026 hingga penetapan pada Oktober 2026.
Bagi warga, keputusan itu bukan sekadar penetapan wilayah administratif. Pengakuan mencakup keberadaan, sejarah, identitas, dan hak-hak masyarakat adat atas wilayah leluhur yang dijaga turun-temurun.
Debora: Pengakuan Perkuat Posisi Warga Adat Saat Wilayah Terancam
Ketua Pelaksana Harian Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Wilayah Sumba, Debora Rambu Kasuatu, menilai pengakuan pemerintah memperkuat posisi masyarakat adat ketika wilayahnya menghadapi ancaman.
"Pengakuan dari pemerintah ini menjadi salah satu kekuatan penting bagi Masyarakat Adat Umbu Pabal karena dengan demikian wilayah adatnya terlindungi," kata Debora, pekan lalu.
Tokoh perempuan adat yang akrab disapa Deby itu menambahkan, pengakuan membuka ruang lebih luas bagi warga adat untuk menyampaikan aspirasi dan terlibat dalam pengambilan kebijakan soal wilayah serta sumber daya alam mereka.
Deby berharap pemerintah tidak berhenti pada pemberian pengakuan. Perlindungan dan pemberdayaan berkelanjutan dinilai perlu agar masyarakat adat dapat menjalankan kehidupan adat, mengelola wilayah, dan menjaga sumber daya alam berdasarkan aturan warisan leluhur.
Dasar Konstitusi dan Perda Sumba Tengah Nomor 12 Tahun 2020
Menurut Deby, pengakuan terhadap Masyarakat Adat Umbu Pabal berdiri di atas landasan konstitusional. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menyatakan negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya. Pasal 28I ayat (3) menegaskan identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 disebutnya sebagai tonggak penting penguatan hak masyarakat adat, khususnya soal hutan adat.
"Putusan ini menegaskan bahwa hutan adat bukan merupakan hutan negara," terangnya.
Di tingkat daerah, Kabupaten Sumba Tengah memiliki Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2020 sebagai landasan penataan dan pemberdayaan masyarakat adat. Perda itu antara lain mengatur pencegahan tindakan yang dapat menghilangkan keutuhan dan keberagaman masyarakat adat maupun merusak wilayah adat.
Tetua Adat: Wilayah Adat Bagian dari Identitas, Bukan Sekadar Tempat Tinggal
Pombu Ngadu Homba, tetua adat komunitas Umbu Pabal, menyampaikan rasa syukur atas pengakuan pemerintah. Baginya keputusan itu membawa harapan baru untuk menjaga wilayah leluhur.
"Kami sangat bersyukur karena akhirnya Masyarakat Adat Umbu Pabal mendapatkan pengakuan dari pemerintah. Ini merupakan hal yang sangat berarti bagi kami," ujar Pombu.
Pombu menyebut warga selama ini menjaga wilayah adat dan menjalankan aturan warisan leluhur. Wilayah adat bukan hanya tempat tinggal atau sumber penghidupan, melainkan bagian dari identitas dan sejarah komunitas.
Di dalam wilayah adat terdapat tempat-tempat bernilai budaya dan spiritual, serta sumber daya alam yang menopang kehidupan sehari-hari warga.
Pombu berharap pengakuan benar-benar memberi manfaat, terutama agar wilayah adat tidak dirusak atau diambil alih pihak yang tidak bertanggung jawab.
"Kami berharap setelah adanya pengakuan ini, wilayah adat kami semakin terlindungi. Pemerintah juga diharapkan terus mendukung dan menghormati ke[hidupan adat kami]," ujarnya.
