NUSA TENGGARA TIMUR — PT PLN (Persero) mengamankan pendanaan US$2,9 miliar dari sejumlah lembaga pembiayaan internasional dalam gelaran COP31 di Antalya, Turki. Perolehan dana itu menopang percepatan transisi energi dalam negeri yang menuntut investasi besar. Bagi pelanggan, aliran pembiayaan ini menjadi penopang pasokan listrik yang cukup, andal, dan terjangkau.
Antalya, Turki — Pendanaan senilai US$2,9 miliar itu dihimpun PLN di sela konferensi iklim PBB yang tahun ini berlangsung di Antalya. Direktur Utama PLN Suroso Isnandar menyebut momentum COP31 sebagai panggung untuk menunjukkan bahwa transisi energi nasional bukan janji jangka panjang, melainkan transformasi yang sudah berjalan.
“Di COP31 ini, Indonesia, khususnya PLN, ingin menunjukkan bahwa transisi energi bukan sekadar komitmen atau janji jangka panjang. Saat ini, secara nyata kita telah dan sedang melaksanakan agenda tersebut,” ujar Suroso, dikutip dari keterangan tertulis, Rabu (11/11).
Komitmen itu dipresentasikan Indonesia lewat Paviliun Indonesia bertema House of Climate Solutions. Paviliun dibuka Utusan Khusus Presiden Republik Indonesia untuk Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, Senin (9/11).
RUPTL 2025–2034 Jadi Tulang Punggung
Transisi energi di sektor ketenagalistrikan berpijak pada Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034. Dalam sepuluh tahun ke depan, Indonesia merencanakan tambahan kapasitas pembangkit 69,5 gigawatt (GW).
Dari angka itu, sekitar 76 persen atau 53 GW berasal dari energi baru terbarukan (EBT) dan sistem penyimpanan energi. Porsi besar ini menandai pergeseran bauran pembangkit dibanding periode RUPTL sebelumnya.
“RUPTL ini menjadi salah satu langkah strategis untuk mempercepat pengembangan energi bersih sekaligus memastikan kebutuhan listrik nasional dapat terpenuhi,” jelas Suroso.
PLTS 100 GWp dan Tekanan ke Impor
Pemerintah juga mendorong program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 gigawatt peak (GWp) sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Program ini menyasar dua sasaran sekaligus: menambah porsi energi bersih dan memperkuat kedaulatan energi.
Menurut Suroso, pemanfaatan sumber energi domestik yang lebih optimal akan mengurangi ketergantungan sektor ketenagalistrikan pada komponen energi primer impor. “Dengan demikian, kedaulatan energi atau energy sovereignty dapat semakin kita wujudkan,” tambahnya.
Percepatan transisi energi membutuhkan dukungan pembiayaan besar. Di titik inilah pendanaan US$2,9 miliar dari lembaga pembiayaan internasional berperan, menambal kebutuhan investasi yang tidak seluruhnya bisa ditanggung APBN maupun kas internal perseroan.
Pesan Indonesia di Panggung Iklim
Hashim menegaskan komitmen iklim Indonesia tidak berhenti pada target dan wacana. Menurutnya, langkah Indonesia dipandu tiga prioritas yang saling terhubung: memperkuat ketahanan iklim, memajukan aksi kolaboratif, dan menempuh jalur strategis menuju net zero emissions.
“Kami ingin dunia melihat bahwa Indonesia tidak sekadar berbicara tentang berbagai kemungkinan; kami bekerja nyata untuk mewujudkannya, membuktikan kata-kata lewat tindakan, walking the talk,” ujar Hashim.
Presiden COP31 Murat Kurum menekankan hal senada. Ia menilai kebijakan iklim harus terintegrasi dengan kebijakan pembangunan, termasuk di sektor energi, pangan, dan perkotaan. “Ini adalah kebijakan pangan, ini adalah kebijakan energi, ini adalah kebijakan perkotaan, dan yang terpenting dari segalanya, ini adalah kebijakan untuk menyelamatkan masa depan kemanusiaan,” kata Kurum.
Bagi PLN, hasil di Antalya menjadi bekal mengeksekusi rencana pembangkit hijau sekaligus menjaga keandalan pasokan. Skala pendanaan yang dihimpun menunjukkan kepercayaan lembaga internasional terhadap agenda transisi energi Indonesia, meski eksekusinya di lapangan masih menunggu realisasi proyek demi proyek.
