NUSA TENGGARA TIMUR — Pemerintah belum merealisasikan insentif kendaraan listrik yang dijanjikan cair September 2026, dan sampai bulan berakhir tak ada kepastian. Periklindo memperingatkan banyak dealer terancam tutup karena konsumen menunda pembelian, sementara Kemenperin masih menunggu terbitnya Peraturan Menteri Keuangan.
Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arief menyatakan PMK tentang insentif motor listrik belum juga terbit. Kemenperin memilih menahan pengumuman sampai regulasinya benar-benar siap dieksekusi.
"Jadi kami mengusulkan sebaiknya ada tidaknya insentif itu disampaikan ketika memang sudah saatnya dieksekusi, ketika misalnya peraturan kementeriannya sudah keluar, begitu," kata Febri seperti dikutip detikFinance.
Kepastian Jadi Kunci, Bukan Sekadar Angka Insentif
Menurut Febri, ketidakjelasan rencana insentif justru merugikan dua sisi sekaligus. Konsumen menunggu, industri ikut menanggung beban ketidakpastian.
"Pada prinsipnya kami menyampaikan bahwa kepastian itu penting bagi konsumen produk industri dan bagi industri itu sendiri. Kalau kepastiannya itu belum ada, kami belum ingin menyampaikannya kepada publik karena itu akan membuat konsumen menunggu dan industri akan menderita," ujarnya.
Pernyataan Kemenperin ini muncul setelah jabatan Menteri Keuangan berganti dari Purbaya Yudhi Sadewa. Saat Purbaya masih menjabat, insentif kendaraan listrik dijanjikan cair pada September 2026.
Moeldoko: Dealer Stuck, Banyak yang Berisiko Mati
Ketua Umum Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo) Moeldoko meminta pemerintah tidak ragu memberikan insentif. Menurutnya, kendaraan listrik memberi dampak positif, termasuk menekan subsidi BBM.
"Makanya kalau pemerintah menikmati seperti itu, jangan ragu-ragu untuk memberikan insentif. Kenapa insentif maju mundur, maju mundur kayak umbel aja gitu loh. Jadi kadang diberikan harapan, besoknya lagi nunggu lagi kapan akan diberikan," kata Moeldoko dalam RDPU Panja Pengembangan Ekosistem dan Daya Saing Industri Kendaraan Listrik Nasional bersama Komisi VII DPR RI.
Dampaknya ke jaringan distribusi disebut Moeldoko sudah terasa. Dealer dan pabrikan menahan stok karena konsumen memilih menunda pembelian.
"Seluruh dealer-dealer kita, pabrikan itu stuck sekarang. Dengan stuck itu risikonya banyak dealer yang mati. Karena apa? Karena masyarakatnya menunggu kapan ini subsidi diberikan akhirnya nggak beli-beli motor. Itu persoalan besar ini. Jadi mohon nanti DPR juga memberikan dukungan penuh untuk Pemerintah tidak ragu-ragu memberikan insentif," sebut Moeldoko.
Dampak ke Pembeli: Tunggu atau Beli Sekarang?
Buat calon pembeli motor atau mobil listrik, situasi ini menempatkan mereka di posisi sulit. Menunggu insentif berarti menunda kepemilikan, tapi membeli sekarang berarti kehilangan potensi potongan harga yang belum jelas kapan turun.
Pemerintah belum menyampaikan tenggat baru setelah September 2026 lewat tanpa realisasi. Kemenperin juga tidak memastikan apakah skema insentif akan tetap berjalan atau diubah.
Yang jelas, Periklindo mendesak ada keputusan cepat. Sebab setiap bulan ketidakpastian berarti satu bulan lagi dealer menahan stok dan konsumen menahan uang.
