KUPANG — Kakanwil Kementerian Hukum Provinsi Nusa Tenggara Timur Silvester Sili Laba memimpin langsung rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi terhadap tiga rencana regulasi Pemerintah Kabupaten Sumba Barat. Rapat berlangsung di Aula Kanwil Kemenkum NTT, Kupang, Kamis, 24 September 2026.
Silvester menyebut pendampingan ini sebagai bagian dari penguatan kualitas pembentukan produk hukum daerah. Tujuannya agar regulasi yang lahir dari pemerintah kabupaten tidak bertabrakan dengan aturan di atasnya.
Apa Itu Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi?
Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi adalah tahap wajib sebelum rancangan peraturan daerah ditetapkan. Pada tahap ini, Kanwil Kemenkum menelaah apakah substansi raperda bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Proses yang sama juga memastikan tidak ada tumpang tindih kewenangan antara pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi. Tiga rencana regulasi Sumba Barat yang dibahas masuk dalam kerangka itu.
Regulasi Daerah Diminta Selaras dengan Sistem Hukum Nasional
Silvester menekankan bahwa produk hukum daerah harus selaras dengan sistem hukum nasional. Menurutnya, regulasi yang harmonis akan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan dalam kapasitasnya sebagai kepala kantor wilayah yang membawahi layanan hukum di 22 kabupaten dan kota di NTT. Kanwil Kemenkum NTT memang rutin mendampingi pemerintah kabupaten dan kota dalam menyusun produk hukum daerah.
Mengapa Pendampingan Hukum Daerah Penting bagi Warga Sumba Barat?
Setiap raperda yang lolos harmonisasi akan lebih kecil kemungkinannya dibatalkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Pembatalan regulasi daerah biasanya terjadi karena substansinya bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.
Bagi warga Sumba Barat, proses ini berdampak langsung pada kepastian aturan yang mengikat mereka. Regulasi yang jelas memudahkan pelayanan publik, perizinan usaha, hingga penataan kawasan di tingkat kabupaten.
Kanwil Kemenkum NTT belum merinci ketiga raperda Sumba Barat yang dibahas. Tahapan berikutnya adalah penyempurnaan konsepsi sebelum rancangan diajukan ke DPRD setempat untuk pembahasan lebih lanjut.
