Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur menggelar harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak bersama Pemerintah Kabupaten Alor. Proses ini memastikan substansi regulasi selaras dengan peraturan yang lebih tinggi sebelum ditetapkan sebagai produk hukum daerah. Sekretaris Daerah Alor Melkisedek Bely turut memberi masukan dalam pembahasan penyempurnaan rancangan tersebut.
KUPANG — Kepala Kanwil Kemenkum NTT Silvester Sili Laba menyatakan harmonisasi menjadi tahap krusial agar rancangan peraturan memiliki landasan hukum yang kokoh dan bisa dijalankan secara efektif di daerah.
"Harmonisasi menjadi kunci untuk memastikan rancangan peraturan memiliki landasan hukum yang kuat, selaras dengan peraturan yang lebih tinggi, serta dapat dilaksanakan secara efektif," kata Silvester di Kupang.
Menurut dia, Raperda Kabupaten Layak Anak yang paling penting adalah memastikan regulasi ini mampu memberikan kepastian hukum sekaligus menjadi instrumen dalam memenuhi hak dan memberikan perlindungan kepada anak.
Apa Saja yang Dicermati Tim Perancang?
Tim Perancang Kanwil Kemenkum NTT bersama Pemerintah Kabupaten Alor mencermati sejumlah substansi rancangan. Pemeriksaan mencakup kesesuaian materi muatan, kewenangan pemerintah daerah, hingga teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.
Tim juga menelusuri keterkaitan Raperda dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Tahapan ini bagian dari pelaksanaan tugas Kanwil Kemenkum NTT dalam mendukung pembentukan produk hukum daerah.
Silvester menegaskan harmonisasi berperan penting dalam memastikan kualitas rancangan regulasi sebelum ditetapkan menjadi produk hukum daerah.
Mengapa Regulasi Ini Disebut Butuh Sinergi Banyak Pihak?
Silvester menekankan pentingnya dukungan regulasi dalam penyelenggaraan kabupaten layak anak. Regulasi yang disusun perlu memperkuat sinergi pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya.
Sinergi itu dinilai menjadi fondasi untuk mendukung pemenuhan hak serta perlindungan anak di Kabupaten Alor.
Masukan Pemkab Alor dalam Pembahasan
Sekretaris Daerah Kabupaten Alor Melkisedek Bely bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Alor turut memberikan masukan dalam pembahasan sebagai bagian dari proses penyempurnaan Raperda.
Ia berharap pembahasan tersebut menghasilkan rancangan regulasi yang sesuai dengan kebutuhan daerah sekaligus memiliki kepastian hukum.
"Raperda yang disusun diharapkan dapat menjadi landasan dalam mendukung penyelenggaraan kabupaten layak anak serta memperkuat pemenuhan hak dan perlindungan anak di Kabupaten Alor," ujarnya.
Harmonisasi ini menjadi tahap lanjutan sebelum Raperda dibawa ke proses penetapan. Kanwil Kemenkum NTT memastikan seluruh materi muatan telah selaras dengan peraturan pusat dan kewenangan daerah.
