NUSA TENGGARA TIMUR — Angka Rp11 triliun itu disampaikan Airlangga usai rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (9/9). Ia menegaskan sumber dananya berasal dari APBN, meski belum memastikan apakah alokasinya masuk di tahun anggaran berjalan atau bertahap di periode berikutnya.
"Dananya dari APBN. Totalnya, kalau 200 juta penduduk kan berarti kira-kira 600 juta, atau sekitar Rp11 T lah," ujar Airlangga.
Pernyataan itu merespons wacana pemberian saldo awal Rp50 ribu untuk setiap rekening warga yang dibuka melalui BRI dan BSI. Pemerintah menargetkan pembukaan rekening berjalan otomatis begitu warga menginjak usia 17 tahun dan memiliki KTP.
Rekening Otomatis Berbasis NIK dan Data Dukcapil
Pembukaan rekening akan memanfaatkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tersambung dengan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Dengan basis data itu, pemerintah tak perlu proses pendaftaran manual dari warga.
"Begitu mereka usianya 17 tahun langsung otomatis dikasih KTP dan dikasih rekening koran," kata Airlangga dalam Simposium Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) di Jakarta, Selasa (8/9).
Skema ini menyasar sekitar 200 juta penduduk. Jika seluruhnya tercover, total dana yang dibutuhkan mendekati Rp10 triliun hingga Rp11 triliun, tergantung jumlah penerima yang benar-benar tereksekusi di lapangan.
Purbaya: Masih Masuk Cadangan Belanja Negara
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya menyinggung peluang APBN menanggung program ini. Menurutnya, kebutuhan anggaran masih bisa ditampung lewat cadangan belanja negara yang tersedia.
"Mungkin ya (dari APBN), soalnya Rp50 ribu dikali sekian, nggak banyak-banyak amat lah kalau saya lihat," ujar Purbaya di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (9/9).
"Kan kita ada cadangan belanja juga ada, cadangan belanja negara ada, selalu ada. Saya lihat masih masuk," katanya.
Cadangan belanja negara biasanya dipakai pemerintah sebagai bantalan untuk kebutuhan mendesak atau program baru yang belum masuk pagu definitif. Pemanfaatan pos ini tetap butuh persetujuan DPR jika mengubah alokasi belanja secara signifikan.
Bertahap, Belum Masuk Struktur APBN Tahun Ini
Airlangga tidak merinci apakah alokasi Rp11 triliun bakal tercantum di APBN tahun ini. Ia hanya menyebut pembahasan anggaran masih berjalan dan eksekusinya kemungkinan dilakukan secara bertahap.
"Anggaran nanti kita bahas, karena kan enggak semuanya langsung segitu. Kan nanti itunya secara bertahap," imbuhnya.
Pendekatan bertahap itu masuk akal dari sisi fiskal. Menanggung 200 juta rekening sekaligus berarti menggelontorkan belanja baru di luar pos yang sudah direncanakan, sementara penerimaan negara masih menghadapi tekanan dari pelemahan harga komoditas dan perlambatan global.
Apa Artinya bagi Perbankan dan Warga
Bagi BRI dan BSI sebagai bank penyalur, program ini berpotensi menambah basis nasabah secara masif. Namun biaya akuisisi dan operasional rekening per nasabah tetap harus dihitung, terutama karena saldo awalnya kecil dan berpotensi tidak aktif.
Bagi warga yang baru masuk usia produktif, rekening otomatis ini bisa menjadi pintu masuk layanan keuangan formal. Tantangannya ada di sisi edukasi dan pencegahan rekening tidur yang hanya berisi Rp50 ribu tanpa transaksi lanjutan.
Investasi mengandung risiko.
