BAJAWA — Tiga pemerintah kabupaten di Flores Bagian Tengah bersama Bank Indonesia berkomitmen menjaga laju inflasi tetap dalam sasaran nasional sebesar 2,5±1 persen. Komitmen itu mengemuka dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang digelar di Lapangan Kartini, Bajawa, Kamis (18/6/2026).
Rapat puncak itu dipimpin langsung Bupati Ngada, Raymondus Bena. Turut hadir Wakil Bupati Nagekeo Gonzalo Gratianus Muga Sada, Wakil Bupati Ende Dominikus M. Mere, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT Adidoyo Prakoso, serta unsur Forkopimda dan perangkat daerah se-Flores Bagian Tengah.
Pasar Murah Jadi Pembuka Sebelum Diskusi Strategis
Sebelum memasuki ruang rapat, kegiatan diawali dengan pasar murah bersubsidi di Lapangan Kartini. Langkah ini menjadi sinyal awal bahwa pengendalian harga pangan bukan sekadar wacana di atas kertas, tetapi langsung menyentuh kebutuhan warga. Kepala Perwakilan BI NTT, Adidoyo Prakoso, menegaskan bahwa kolaborasi menjadi kunci di tengah ketidakpastian global dan domestik.
"Di tengah berbagai tantangan yang terus berkembang, kita perlu memperkuat sinergi dan inovasi agar pengendalian inflasi semakin efektif. Program-program yang dijalankan harus berpegang pada prinsip 3T, yaitu tepat waktu, tepat sasaran, dan tepat lokasi," ujar Adidoyo dalam sambutannya.
Empat Strategi Utama Kendalikan Harga Pangan
Dari sisi pengendalian inflasi, TPID se-Flores Bagian Tengah sepakat memperkuat implementasi program berbasis 4K. Empat pilar itu meliputi peningkatan Kerja Sama Antar Daerah (KAD), penguatan neraca pangan daerah, pengembangan sistem logistik terintegrasi, serta pengendalian harga secara berkelanjutan. Ketahanan pangan jangka menengah dan panjang juga menjadi perhatian, terutama melalui peningkatan produktivitas pangan lokal.
Aplikasi NTT Retribusi: Digitalisasi untuk Transparansi PAD
Pada aspek digitalisasi, komitmen bersama ditandai dengan peluncuran aplikasi NTT Retribusi. Aplikasi berbasis mobile ini dilengkapi dashboard pemantauan transaksi secara real-time, yang dirancang untuk meningkatkan transparansi dan efektivitas pengelolaan retribusi daerah. Pemerintah daerah di tiga kabupaten juga berkomitmen memperluas penggunaan pembayaran digital guna mempercepat transformasi layanan publik.
TP2DD Flores Bagian Tengah, dalam pertemuan itu, mendorong percepatan penyusunan roadmap digitalisasi daerah. Perluasan penggunaan Kartu Kredit Indonesia (KKI) serta penguatan edukasi transaksi nontunai menjadi prioritas agar adopsi layanan keuangan digital di masyarakat semakin meluas.
Melalui sinergi yang semakin erat antara pemerintah daerah dan Bank Indonesia, Flores Bagian Tengah diharapkan mampu menjaga stabilitas harga, memperkuat ketahanan pangan, dan mempercepat transformasi digital sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. (*)
