KUPANG — Anggota DPRD NTT dari Fraksi Partai Demokrat itu menilai ruang belajar semi permanen yang dibangun warga lewat gotong royong pada 2015-2016 seharusnya sudah digantikan fasilitas layak. Menurut Winston, kesediaan masyarakat membangun sekolah sendiri semestinya dijawab pemerintah dengan pembangunan lanjutan, bukan dibiarkan bertahan sebagai ruang darurat.
Kunjungan reses hari pertama itu mempertemukan legislator dengan siswa, dewan guru, komite sekolah, dan orang tua siswa. Forum tersebut dipakai untuk menyerap kebutuhan fasilitas pendidikan sekaligus memetakan persoalan riil yang dihadapi warga sekolah di wilayah pesisir Sulamu.
SMAN 2 Sulamu berdiri dari inisiatif warga Desa Bipolo bersama kader-kader Partai Demokrat. Sekitar 2015-2016, mereka bahu-membahu membangun ruang kelas semi permanen agar anak-anak di kawasan itu tidak perlu menempuh jarak jauh untuk mengenyam pendidikan menengah atas.
Hampir sepuluh tahun berselang, bangunan yang sama masih dipakai untuk kegiatan belajar. Kondisi itu menjadi dasar sorotan Winston dalam reses di sekolah tersebut.
“Saya datang dengan kenangan ketika kita bersama-sama membangun sekolah ini. Tetapi saya prihatin, sepuluh tahun kemudian anak-anak masih belajar di ruang darurat yang dahulu kita bangun. Gotong royong masyarakat harus mendapat tindak lanjut melalui pembangunan fasilitas pendidikan yang layak,” ujar Winston di hadapan warga sekolah.
Dialog di SMAN 2 Sulamu menjadi salah satu titik penyerapan aspirasi dalam reses hari pertama anggota DPRD NTT. Selain fasilitas ruang kelas, forum itu menjaring kebutuhan pendidikan lain yang belum terpenuhi di sekolah pesisir tersebut.
Winston menempatkan pembangunan fasilitas pendidikan sebagai bentuk tindak lanjut atas kerja gotong royong masyarakat. Pernyataan itu ia sampaikan langsung di depan siswa, guru, komite sekolah, dan orang tua yang hadir.
Warga sekolah yang hadir dalam dialog menyampaikan persoalan fasilitas yang mereka hadapi sehari-hari. Ruang kelas darurat yang tak kunjung diganti menjadi keluhan utama di SMAN 2 Sulamu, sekolah yang sejak awal berdiri bergantung pada swadaya masyarakat Desa Bipolo.
Hasil reses itu diharapkan menjadi dasar advokasi Komisi V DPRD NTT dalam pembahasan anggaran pendidikan bersama pemerintah provinsi. Sampai berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi mengenai jadwal pembangunan ruang kelas permanen pengganti di SMAN 2 Sulamu.