LARANTUKA — Alokasi terbesar dari bantuan presiden senilai Rp20 miliar untuk Kabupaten Flores Timur digelontorkan ke sektor sarana dan prasarana, mencapai Rp6,75 miliar. Anggaran ini salah satunya digunakan untuk membeli excavator senilai Rp5 miliar guna membuka jalur yang terisolasi akibat erupsi di Kecamatan Ile Bura dan Wulanggitang.
Bupati Antonius Doni Dihen menyebutkan, secara keseluruhan dana bantuan untuk penanganan gempa itu telah dibagi ke dalam empat pos belanja. Selain infrastruktur, pemerintah daerah mengalokasikan Rp6,38 miliar untuk kebutuhan dasar warga, Rp827 juta untuk pelayanan kesehatan dan pendidikan, serta Rp6,03 miliar untuk bantuan sosial yang tidak direncanakan.
Untuk pos kebutuhan dasar, anggaran terbesar dialokasikan untuk pembelian beras senilai Rp4,1 miliar. Sisanya digunakan untuk minyak goreng Rp684 juta, serta gula pasir, kopi, dan teh Rp798 juta. Anggaran serupa juga disiapkan untuk sabun mandi, odol, sampo, dan sabun cuci.
Sementara itu, dana bansos tak terencana sebesar Rp5,8 miliar akan digunakan untuk jaminan hidup pengungsi. Pemerintah daerah juga menyiapkan santunan kematian senilai Rp225 juta untuk para korban.
Di sektor kesehatan dan pendidikan, alokasi dana difokuskan pada pemulihan kondisi anak-anak pengungsi. Anggaran bantuan pendidikan pengungsi mencapai Rp600 juta, sementara Rp120 juta disiapkan untuk honor psikolog. Terdapat pula biaya transportasi, penginapan, hingga lumpsum untuk pelayanan dasar psikososial bagi para penyintas.
Dari alokasi sarana dan prasarana, pemerintah daerah menganggarkan Rp1 miliar untuk pembukaan jalan ruas Boru Kedang menuju Hewa yang berfungsi sebagai jalur evakuasi. Selain itu, Rp500 juta dialokasikan untuk membuka jalan dari calon lokasi hunian tetap di Kuhe menuju jalan negara di Desa Konga.
Anggaran lainnya digunakan untuk pembangunan sanitasi di hunian sementara sebesar Rp200 juta dan pengelolaan tinja Rp50 juta. Bupati Antonius mengakui urusan pertanahan untuk relokasi penyintas erupsi Lewotobi Laki-laki masih menjadi pekerjaan rumah yang rumit dan akan dijelaskan ke publik pada waktu yang tepat.
“Dana sudah masuk. Sudah rinci pengaturannya, sudah dikonsultasikan dengan pimpinan DPRD, sudah dilaporkan ke Jakarta, dan saat ini masih menunggu verifikasi serta persetujuan,” ujar Antonius kepada Ekora NTT pada Sabtu, 29 Agustus 2026.
Ia berharap pemerintah pusat terus memberikan dukungan, khususnya untuk pembangunan hunian tetap bagi ribuan korban erupsi Lewotobi Laki-laki yang meliputi dua kecamatan terdampak. Koordinasi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Gubernur NTT disebut terus dibangun secara intensif.