KUPANG — Anggota Komisi IV DPR RI Usman Husin mengusulkan penyelenggaraan pasar murah yang secara khusus menyasar daerah pedalaman di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Usulan ini muncul sebagai respons atas masih banyaknya masyarakat pedesaan yang mengalami kesulitan ekonomi dan keterbatasan akses terhadap barang kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.
Menurut Usman, persoalan utama di pedalaman NTT bukan hanya soal daya beli, tetapi juga rantai distribusi yang panjang dan mahal. Akibatnya, harga sembako di desa-desa terpencil bisa jauh lebih tinggi dibandingkan di kota Kupang atau kabupaten pesisir.
"Banyak masyarakat pedesaan masih menghadapi kesulitan ekonomi," ujar Usman dalam keterangannya, Kamis (16/7). Ia menilai intervensi pasar murah menjadi penting untuk menekan lonjakan harga dan meringankan beban warga, terutama menjelang masa-masa tertentu di mana kebutuhan pokok meningkat.
Meski belum menyebutkan daftar kabupaten secara spesifik, usulan ini menyasar wilayah-wilayah yang masuk kategori 3T (tertinggal, terdepan, terluar) di NTT. Daerah seperti Sabu Raijua, Sumba Timur, Manggarai Timur, atau Pulau Alor kerap menjadi langganan harga sembako melambung akibat biaya transportasi laut dan darat yang tinggi.
Pasar murah diharapkan tidak hanya digelar di ibukota kecamatan, tetapi benar-benar masuk ke desa-desa yang akses jalannya rusak atau hanya bisa ditempuh dengan kendaraan roda dua.
Usman mendorong agar pelaksanaan pasar murah ini dikoordinasikan antara pemerintah pusat melalui Bulog, pemerintah provinsi, hingga pemerintah kabupaten/kota. Kolaborasi ini penting untuk memastikan pasokan barang — seperti beras, minyak goreng, dan gula — bisa sampai tepat sasaran.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keputusan resmi mengenai jadwal pelaksanaan pasar murah tersebut. Namun, usulan ini telah menjadi perhatian di tingkat komisi dan akan dibahas lebih lanjut dengan mitra kerja terkait.