MANGGARAI TIMUR — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur, menyisakan persoalan. Dari sejumlah dapur yang dibangun, mayoritas belum beroperasi meski pembangunannya rampung sejak pertengahan 2025. Temuan ini terungkap dari penelusuran media lokal Floresa yang dirilis pekan ini.
Setidaknya tiga anggota DPRD setempat tercatat membangun dapur MBG. Ferdinandus Alfa, Ketua Komisi C DPRD Manggarai Timur dari Partai Kebangkitan Bangsa, misalnya, membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Watunggong di Desa Satar Nawang, Kecamatan Congkar, dengan anggaran hampir Rp1 miliar. Dapur itu selesai dibangun pada Agustus 2025.
Namun hingga akhir Juni 2026, dapur tersebut belum juga beroperasi. Yayasan Prabu Center 08, organisasi relawan pendukung Prabowo-Gibran, disebut-sebut akan mengelolanya. Ferdinandus mengaku kecewa lantaran belum ada kontrak yang diteken.
“Sejauh ini, saya dan pihak yayasan belum meneken kontrak terkait pemakaian dapur. Mereka masih dalam tahap survei rumah,” kata Ferdinandus kepada Floresa pada 28 Juni. Ia pasrah saat menyinggung kerugian yang ia tanggung sendiri. “Soal rumah, anggap saja kalah bisnis,” ujarnya.
Nasib serupa dialami Agustinus Tangkur, anggota DPRD dari Partai Amanat Nasional. SPPG Elar di Kecamatan Elar sudah memiliki fasilitas lengkap, namun belum beroperasi. Agustinus mengaku hanya menyewa tanah dan bangunan dari Yayasan Prabu Center 08.
Anggota DPRD ketiga, Lukas Jenfri Fardianus Vandi dari PKB, memiliki dua dapur. Satu di antaranya, SPPG Nggalak Leleng di Kecamatan Lamba Leda Selatan, sempat beroperasi sejak 11 Februari 2026 namun dihentikan sementara pada awal Maret. Penyebabnya, tangki limbah dan lahan parkir disebut tak memenuhi standar Badan Gizi Nasional (BGN).
Pola kepemilikan dapur MBG di Manggarai Timur tidak berhenti pada anggota dewan. Penelusuran Floresa menemukan SPPG Tanah Bakok di Kelurahan Rana Loba, salah satu dari hanya tiga dapur yang masih beroperasi, adalah milik Maria Sun Hadiah, istri mantan Bupati Manggarai Timur Yoseph Tote. Dapur ini bernaung di bawah Yayasan Maryos Osyaga Sejahtera dan melayani 3.658 siswa — melampaui standar maksimal 3.000 siswa per dapur yang ditetapkan BGN.
Koordinator Wilayah BGN Manggarai Timur, Damianus Devister Ramang, berdalih jumlah penerima manfaat itu “tidak menentu dan selalu berubah karena ada siswa yang keluar atau pindah ke sekolah lain.”
Dapur lain yang masih beroperasi, SPPG Liang Leso di Desa Watu Mori, Kecamatan Rana Mese, tercatat milik Nona Mbonga di bawah Yayasan Pancaran Kasih Rasa. Sumber Floresa menyebut dapur ini berafiliasi dengan Pancaran Mart, sebuah usaha ritel di Borong, ibu kota Manggarai Timur.
SPPG Polres Manggarai Timur sendiri menjadi satu-satunya dapur milik institusi negara yang beroperasi. Dapur ini merupakan hasil renovasi dari rumah dan bengkel kendaraan milik seorang pengusaha lokal di Borong. Bagian belakang bangunan masih berfungsi sebagai mess karyawan. Dapur Polres itu diresmikan Presiden Prabowo secara daring pada Mei 2026 dan disebut sebagai SPPG pertama Polri di Pulau Flores.
Hingga berita ini diturunkan, Floresa masih menunggu tanggapan dari sejumlah pihak, termasuk Erlin yang ditunjuk sebagai kepala dapur SPPG Watunggong. Pesan konfirmasi yang dikirim melalui WhatsApp pada 28 Juni belum terkirim hingga laporan dipublikasi.