NUSA TENGGARA TIMUR — Jakarta, 22 Juni 2026 — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan pasokan batu bara untuk pembangkit listrik nasional aman. Namun, anggota Komisi XII DPR dari Fraksi Partai Golkar, Jamaludin Malik, menilai PT PLN (Persero) masih perlu bekerja keras dalam hal distribusi dan logistik.
Berdasarkan data yang disampaikan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, kebutuhan batu bara PLN pada 2026 diperkirakan mencapai 154 juta ton. Untuk memenuhinya, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) telah menerbitkan penugasan melalui skema Domestic Market Obligation (DMO) sebesar 180 hingga 190 juta ton.
"Data yang disampaikan Menteri ESDM sangat jelas. Kebutuhan PLN sekitar 154 juta ton, sementara Ditjen Minerba telah menugaskan pasokan hingga 180 sampai 190 juta ton," ujar Jamaludin dalam keterangannya, Senin (22/6).
Dari total penugasan tersebut, Jamaludin menyebut kontrak yang sudah diteken baru sekitar 134 juta ton. Artinya, persoalan bukan pada ketersediaan batu bara nasional, melainkan pada proses pengontrakan dan distribusi ke pembangkit.
Jamaludin menjelaskan, kendala teknis juga muncul dari kebutuhan batu bara berkalori menengah untuk proses blending di sejumlah pembangkit PLN. Ia mengapresiasi langkah Kementerian ESDM yang telah memastikan pemasok batu bara kalori menengah segera mengirimkan pasokan, khususnya ke pembangkit di Jawa.
Selain itu, dua unit pembangkit besar di sistem kelistrikan Jawa, Madura, dan Bali (Jamali) tengah menjalani pemeliharaan (maintenance). Kondisi ini mengurangi daya mampu sistem dan memperburuk tekanan pasokan.
"Kami mengapresiasi langkah Menteri ESDM dan Ditjen Minerba yang telah memastikan pasokan batu bara tersedia. Karena itu, secara teknis PLN harus bergerak lebih cepat menyelesaikan persoalannya sendiri," tegas legislator asal daerah pemilihan Jawa Tengah II itu.
Menurut Jamaludin, PLN perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap manajemen kontrak, rantai pasok, distribusi, dan logistik internal. Pasokan yang telah dijamin pemerintah harus bisa diterjemahkan menjadi batu bara yang siap pakai di setiap pembangkit.
"Masyarakat tentu berharap tidak ada lagi pemadaman yang disebabkan oleh persoalan yang sebenarnya dapat diantisipasi melalui perencanaan dan manajemen yang lebih baik," tutupnya.
Pernyataan ini menjadi pengingat bagi PLN untuk tidak hanya mengandalkan jaminan pasokan dari pemerintah, tetapi juga memperkuat tata kelola internal agar listrik tetap menyala tanpa gangguan.