KUPANG — Sikap partai politik itu disampaikan Habiburokhman melalui keterangan tertulis, Minggu (15/11/2026). Ia menegaskan Gerindra tidak akan memberikan perlindungan politik kepada kader yang terbukti melakukan tindak pidana kekerasan seksual.
Menurut Habiburokhman, sanksi partai dan dorongan pemberhentian dari jabatan publik berjalan satu paket. Ia menyebut pemecatan keanggotaan partai sebagai langkah pertama, disusul dorongan agar yang bersangkutan dicopot dari kursi bupati.
Habiburokhman Minta Kapolda NTT Proaktif Usut Laporan
Ketua Komisi III DPR RI itu mengaku sudah menghubungi Kapolda NTT langsung. Ia meminta kepolisian daerah bergerak proaktif menangani laporan dugaan pemerkosaan yang menyeret seorang bupati di Kupang.
"Baru saja saya menelepon Kapolda NTT, saya minta untuk proaktif mengusut dugaan pemerkosaan, di mana ada seorang bupati di Kupang dilaporkan. Jangan sampai ada pengistimewaan terhadap siapa pun," ujarnya.
Habiburokhman menekankan proses hukum harus berjalan objektif, profesional, dan transparan. Penyidik diminta tidak ragu mengambil tindakan hukum jika ditemukan bukti permulaan yang cukup.
Ia bahkan mendorong penangkapan dan penahanan terhadap pihak terlapor begitu syarat hukum terpenuhi. Jika tuduhan terbukti di pengadilan, ia meminta hukuman dijatuhkan seberat-beratnya sesuai undang-undang yang berlaku.
Laporan Mahasiswi 21 Tahun Terdaftar di Polda NTT
Laporan dugaan kekerasan seksual itu disampaikan seorang mahasiswi berinisial RWM (21) pada Kamis (12/11/2026). Kepala Bidang Humas Polda NTT Komisaris Besar Polisi Henry Novika Chandra menyebut laporan telah tercatat dengan nomor LP/B/404/XI/2026/SPKT/POLDA NTT.
"Laporan tersebut telah ditindaklanjuti oleh penyidik Ditres PPA dan PPO Polda NTT melalui serangkaian penyelidikan guna mendalami dan mengungkap secara jelas peristiwa yang dilaporkan," kata Henry di Kupang, Jumat (13/11/2026).
Berdasarkan keterangan awal pelapor, dugaan kekerasan seksual terjadi pada Rabu (11/11/2026) di salah satu kompleks rumah dinas di Jalan R.A. Kartini, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang. Peristiwa bermula saat korban bersama sejumlah saksi mendatangi lokasi setelah memperoleh informasi soal penawaran pekerjaan.
Di lokasi itu, korban mengaku mengalami tindakan yang diduga mengarah pada kekerasan seksual fisik oleh pihak terlapor. Usai kejadian, korban menghubungi seorang saksi untuk meminta pertolongan, lalu dijemput dan meninggalkan lokasi.
Penyidik Baru Kumpulkan Bukti, Keterangan Saksi Masih Didalami
Henry menegaskan seluruh keterangan tersebut masih didalami penyidik untuk memastikan rangkaian peristiwa yang sebenarnya. Penanganan perkara ditangani Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA dan PPO) Polda NTT.
Penyidik masih mengumpulkan alat bukti dan meminta keterangan para saksi. Polda NTT memastikan penanganan kasus mengedepankan prinsip profesionalitas, objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.
Polisi juga menegaskan pentingnya perlindungan terhadap hak-hak korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Sampai keterangan itu disampaikan, belum ada pernyataan resmi dari Yosef Lede maupun kuasa hukumnya terkait laporan tersebut.