RUTENG — Ketua Sub Cluster Network (SCN) Manggarai, Elias Dagung, menegaskan bahwa upaya memenuhi hak penyandang disabilitas tidak bisa dikerjakan satu pihak saja. Ia menyebut kolaborasi multisektoral sebagai syarat perubahan yang sistematik.
"Kolaborasi multisektoral sangat penting. Kami melibatkan pemangku kepentingan untuk perubahan sistematik," kata Elias dalam kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis bagi anak dan remaja disabilitas di Kantor Camat Lelak, Kabupaten Manggarai, Kamis, 5 November 2026.
Rangkaian kegiatan itu merupakan bagian dari hasil program Building Effective Network (BEN) Lingko Lodok. Program tersebut diarahkan untuk meningkatkan harkat dan martabat anak dan remaja disabilitas.
Apa Saja Layanan yang Diberikan dalam Kegiatan Ini
Pemeriksaan kesehatan menjadi pintu masuk rangkaian acara. Setelah itu, peserta mengikuti sosialisasi pentingnya Surat Keterangan Disabilitas (SKD) serta presentasi dokumen kependudukan.
Panitia juga menyiapkan sesi trauma healing dan safe guarding. Dua layanan itu menyasar dampak psikologis yang dialami anak dan remaja disabilitas, terutama setelah gempa bumi pada Agustus lalu.
Elias menyatakan setiap anak dan remaja dengan disabilitas berhak hidup bermartabat dan inklusif. Menurut dia, kegiatan semacam ini menjadi jalan agar hak tersebut tidak berhenti di tataran wacana.
Gempa Agustus Lalu Bikin Pemerintah Tak Hanya Rehabilitasi Bangunan
Camat Lelak, Repartus M. A. Aman, mengatakan gempa bumi pada Agustus lalu tidak hanya merusak bangunan fisik. Guncangan itu juga berdampak pada kondisi psikologis warga.
Pemerintah sejauh ini masih fokus pada rehabilitasi dan rekonstruksi bangunan. Repartus meminta perhatian yang sama diberikan pada kondisi psikologis masyarakat, terutama kelompok rentan.
"Kita harus perhatikan anak-anak dan keluarga kita yang disabilitas," ujarnya.
Pemeriksaan Kesehatan Bukan Sekadar Syarat Administrasi
Bagi Repartus, pemeriksaan kesehatan bukan sekadar memenuhi syarat administrasi. Kegiatan itu memastikan semua warga memperoleh hak yang sama untuk hidup sehat, aman, dan bermartabat.
Ia menegaskan pelayanan publik harus dapat diakses semua orang tanpa diskriminasi. Keterbatasan yang dimiliki penyandang disabilitas, kata dia, tidak boleh menjadi alasan seseorang kehilangan kesempatan mendapat layanan.
"Kita tidak boleh membiarkan keterbatasan yang dimiliki oleh saudara-saudara kita menjadi alasan bagi seseorang kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pelayanan," ucap Repartus.
Pemdes Diminta Data Warganya, Orangtua Diminta Ciptakan Ruang Aman
Repartus meminta pemerintah desa melakukan pendataan untuk mengetahui kondisi warganya. Dengan begitu, setiap pelayanan publik bisa tepat sasaran.
Kepada orangtua pendamping, ia meminta mereka menciptakan ruang aman bagi anak-anak penyandang disabilitas. Orangtua dinilai sebagai pihak yang paling dekat dengan anak.
"Karena orangtua adalah orang yang paling dekat dengan saudara-saudari kita penyandang disabilitas," kata Repartus.
Ia menyadari ruang aman hanya terwujud bila semua pihak peduli dan terlibat sesuai perannya masing-masing. "Mari kita membangun komunikasi, membangun kerja sama yang berkelanjutan agar setiap persoalan yang ditemukan bisa diselesaikan bersama," tandasnya.
Siapa Saja yang Mendukung Program Ini
Rangkaian kegiatan SCN Lingko Lodok mendapat dukungan Yayasan NLR Indonesia, yang berfokus pada penanggulangan kusta dan inklusi sosial penyandang disabilitas. Dukungan lain datang dari Liliane Fonds, organisasi nirlaba asal Belanda yang mendorong inklusi dan peningkatan kualitas hidup anak serta pemuda penyandang disabilitas di negara berkembang.
SCN Lingko Lodok sendiri merupakan jaringan kerja lokal yang bergerak dalam pendampingan, pemenuhan hak-hak, serta pemberdayaan anak dan remaja, khususnya penyandang disabilitas. Tiga lembaga tergabung di dalamnya, yaitu Yayasan Karya Murni Ruteng, Yayasan Ayo Indonesia, dan Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) Cabang Manggarai.
